Oleh : ROW
Nabire, Para guru sekolah dasar di Kabupaten Nabire, Papua, sepakat melanjutkan mogok mengajar. Hingga Senin (17/9) ini aksi mogok mengajar para guru itu sudah memasuki pekan keempat.
Artinya, selama tiga pekan belakangan ini sebanyak 25.000 siswa SD di Nabire telantar. Mereka tidak mendapatkan hak mereka untuk belajar.
Atas aksi mogok para guru itu, Wakil Gubernur Papua Alex Hesegem menyatakan baru akan menurunkan tim dan masih menunggu laporan sementara dari Dinas Pendidikan dan Pengajaran Provinsi Papua. Salah satu pemimpin aksi mogok mengajar, Yusak Ernes Tebay, menyatakan, dalam rapat guru yang dilakukan Jumat lalu disepakati agar mogok mengajar dilanjutkan.
"Kami tetap akan mogok mengajar sampai ada penjelasan soal penggunaan dana alokasi khusus (DAK) dari pemerintah pusat bagi perbaikan sejumlah sekolah. Sebelum ada penjelasan ke mana larinya dana itu, mogok mengajar akan dilanjutkan," kata Kepala Sekolah SD Inpres Digiya itu.
Penyimpangan anggaran
Sebagaimana diberitakan, sebanyak 1.079 guru SD di Kabupaten Nabire mogok mengajar untuk menyikapi dugaan penyalahgunaan DAK perbaikan sarana dan prasarana sekolah tahun 2003-2007.
Para guru menyatakan, dana alokasi khusus itu seharusnya digunakan untuk merehabilitasi ruang belajar, sanitasi sekolah, pengadaan mebel, renovasi rumah dinas guru, pengadaan sarana dan prasarana perpustakaan sekolah, serta pengadaan alat peraga.
Tebay mengatakan, mogok itu bermula dari ditemukannya sejumlah dokumen pertanggungjawaban dana alokasi khusus yang mengatasnamakan sejumlah SD, termasuk SD Inpres Digiya, yang tidak pernah menerima penyaluran DAK itu. Tebay juga menyatakan tanda tangannya telah dipalsukan dalam dokumen pertanggungjawaban DAK itu.
Hingga Sabtu, sebanyak 196 SD di Nabire lumpuh dan tidak bisa menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar.
Wakil Gubernur Papua menjelaskan, dirinya telah mengetahui para guru SD di Nabire mogok mengajar. Akan tetapi, ia menyatakan, sampai Sabtu lalu belum ada laporan mengenai duduk masalah yang memicu aksi mogok mengajar itu. "Saya belum mendapat laporan apa yang menyebabkan anak-anak tidak (bisa) bersekolah," kata Hesegem.
Ia mengakui, ada sejumlah dugaan bahwa proyek perbaikan sarana-prasarana tidak sampai. Untuk itu, dia akan mengirimkan tim untuk mencari keterangan soal duduk perkara kenapa para guru sampai mogok.
(sumber: kompas)
http://www.infopapua.com/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=4777&title=25.000%20Siswa%20SD%20di%20Nabire%20Telantar%20...by.Jier-Trendo
Tampilkan postingan dengan label Manajemen Sarana dan Prasarana Pendidikan. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Manajemen Sarana dan Prasarana Pendidikan. Tampilkan semua postingan
Minggu, 24 Mei 2009
Gedung SD Banyak Rusak, Pendidikan Terlantar
Cita-cita pemerintah Provinsi Banten untuk menciptakan Banten Cerdas pada tahun 2009, nampaknya masih sebatas isapan jempol. Buruknya sarana dan pra sarana pendidikan masih menjadi potret buram dunia pendidikan di Banten.
Sebagai sarana menciptakan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas, infrastruktur pendidikan merupakan salah satu penunjang penting yang dapat menciptakan suasana belajar yang nyaman dan menghasilkan kualitas kegiatan belajar mengajar yang baik. Namun, pada kenyataannya, berbagai program pembangunan di sektor ini belum mampu menuntaskan berbagai permasalahan yang berkaitan dengan buruknya infrastruktur.
Salah satu bukti buramnya wajah dunia pendidikan di Banten adalah kondisi sekitar 40 persen gedung SD di Kecamatan Kota Serang yang tidak layak digunakan. Selain karena tidak memenuhi standar, kondisi ruang kelas pun banyak yang tidak sehat dan tidak bersih. Sekolah Dasar Negeri (SDN) Kubang merupakan salah satu dari sekian sekolah dasar yang mengalami kerusakan. Meski letaknya di pusat Kota Serang dan hanya berjarak beberapa ratus meter dari Kantor Gubernur Banten, bukan berarti keberadaannya akan mudah ditemui. Letaknya di pinggir sungai dan berada di dalam lingkungan penduduk membuat sekolah itu sulit dicari bagi siapapun yang belum pernah ke SD ini sebelumnya.
Dedi Setiyadi, Kepsek (Kepala Sekolah) SDN Kubang ini mengeluhkan kondisi sekolah ini yang menurutnya mengalami banyak kekurangan dan kerusakan. Dengan retaknya beberapa tembok dan hampir roboh, pondasi salah satu ruangan yang sudah turun, serta kondisi lantai yang belum terkeramik membuat proses belajar mengajar tidak nyaman.
“Walau tidak nyaman, tapi kami mau tidak mau harus tetap mengajar,” terang Dedi.
Kondisi sekolah dan sarana-prasarana yang tidak memadai, menurut Dedi. membuat para orang tua enggan untuk menyekolahkan anak-anaknya di SD Kubang. Adapun mereka yang menyekolahkan anak-anaknya di sekolah itu, lebih disebabkan karena tidak adanya pilihan lain akibat himpitan ekonomi.
Karena jarangnya para orang tua murid yang hendak menyekolahkan anaknya di sekolah ini membuat siswa yang ada di sekolah ini secara keseluruhan hanya berjumlah seratus lima anak. Siswa yang paling banyak adalah siswa kelas satu yang berjumlah tiga puluh orang dan Siswa kelas enam yang berjumlah tujuh belas orang, itu pun masing-masing hanya satu kelas.
“Memang sarana dan prasarana di sekolah ini kurang memadai, namun SDM (Sumber Daya Manusia) di sekolah ini berani diadu,” tantang Dedi.
Hingga saat ini, SD yang berada tepat di pinggir sungai itu belum memiliki rencana untuk membangun dan memperbaiki sekolah ini karena tidak adanya dana. “Hingga saat ini belum ada donatur yang bersedia membantu sekolah kami,” terangnya
Dedi mengatakan, mengenai kondisi sekolah ini pihaknya sudah sering mengajukan permohonan bantuan kepada pemerintah, namun belum pernah dapat bantuan. “Sekolah ini tidak masuk prioritas utama,” sindirnya.
Dalam kesempatan itu, Dedi juga menginginkan agar pihak pemerintah datang dan menyaksikan sendiri bagaimana keadaan sekolah yang berada di tengah-tengah kota itu. Ia mengatakan bahwa pemerintah tidak adil, SD yang kondisinya sudah bagus dan sarana prasarananya sudah memadai tetap mendapat bantuan.
Mengenai ketidakadilan yang dikeluhkan oleh Dedi, Kepala Bidang (Kabid) Taman Kanak-kanak (TK)/ SD, H. Odjat Sukardjat mengatakan pemerintah saat ini sangat selektif. Pemerintah mengutamakan sekolah-sekolah yang bangunannya tidak layak terlebih dahulu. Ia mengakui, saat ini, setidaknya 40 persen Sekolah Dasar (SD) di seluruh wilayah Kota Serang kondisinya sudah tidak layak pakai.
Menurutnya, kategori SD tidak layak, menurut Odjat saat ditemui di tempat kerjanya pada Kamis (5/3) adalah atap berlubang, tembok rusak atau mau roboh, lantai belum dikeramik, dan berdebu. Ia menyerukan kepada pihak sekolah agar bangunan-bangunan yang tidak layak itu segera dikosongkan dan siswanya disuruh belajar di rumah masing-masing.
“Belajar di rumah masing-masing, bukan libur,” tegasnya
Mengenai SD atau sekolah-sekolah yang sudah bagus dan sarana-prasarananya sudah memadai tetapi tetap mendapatkan bantuan Odjat dalam kesempatan itu juga mengatakan bahwa hal tersebut bisa terjadi lantaran ulah oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab.
“Saat ini harus ada perubahan, kejadian-kejadian seperti itu tidak akan terjadi lagi,” tegas Odjat.
MTS MA Ambrol
Bukti lain akibat ketidakpedulian pemerintah adalah ambrolnya Gedung Madrasah Tsanawiyah (MTs) Mathlaul Anwar Langensari di Kecamatan Saketi, Jum’at (6/03) lalu. Sekolah ini ambrol akibat kondisinya yang sudah rapuh karena hingga saat ini belum pernah “dilirik” pemerintah. Runtuhnya gedung sekolah mengakibatkan aktifitas belajar mengajar terganggu
Kendati tidak menimbulkan korban jiwa, namun peristiwa tersebut tetap membuat pihak sekolah merasa khawatir akan terjadi runtuhan susulan, lantaran sisa bangunan yang ada saat ini kondisinya pun sangat memprihatinkan.
Dalam hal ini, Kepala Sekolah Muhaimin merasa khawatir dengan bangunan Sekolah Madrasah Tsanawiyah MA ini tidak mampu menunggu hingga bantuan turun dari pemerintah terkait. “Saat ini, ruangan kelas yang ada di MTs ini kondisinya sudah tidak layak untuk kegiatan belajar mengajar,” kata Muhaimin kepada Koran Banten belum lama ini.
Hal yang sama dikatakan salah satu guru MTs Mathlaulanwar Amri. Dirinya mengaku merasa sangat khawatir dengan kondisi bangunan sekolah kondisinya sudah tidak layak disebut sebagai ruang kelas.
“Saya sangat berharap kepada pemerintah maupun stakeholder untuk membantu dan lebih memperhatikan dunia pendidikan,” tandasnya.
Di tempat terpisah, Kepala Kantor Departemen Agama (DEPAG) Kabupaten Pandeglang, Maman Faturahman, mengaku belum mendapat laporan soal runtuhnya gedung MTs Mathlaul Anwar. Untuk tahun 2009, menurutnya, Kandepag Kabupaten Pandeglang sedang berkonsentrasi memperbiki sarana dan prasarana di Madrasah Ibtidaiyah Karena dananya yang terbatas. “Baru 2010 nanti saya akan membabat habis sekolah-sekolah yang perlu di rehabilitasi,” kata Maman.
Terpisah, pengamat pendidikan asal Serang, Agus Muharram menilai ketidakpedulian pemerintah terhadap sektor pendidikan merupakan cermin masih rendahnya kesadaran pemerintah untuk menciptakan SDM yang berlkualitas di Banten. Ia menuding, selama ini pemerintah lebih cenderung membangun infrastruktur ekonomi ketimbang infrastruktur pendidikan.
“Padahal, tanpa pendidikan yang memeadai, segala infrastruktur ekonomi yang yang dibangun akan menjadi percuma, karena penggunanya adalah orang-orang yang tidak berpendidikan,” jelas alumni Universitas Ahmad yani, Cimahi ini kepada Koran Banten.
Lebih lanjut, pria yang pernah menjabat sebagai Kepala Sekolah di SMA Terpadu AS Syarief ini meminta pemerintah untuk segera mengalihkan prioritas pembangunan kepada sektor pendidikan. Lantaran, kata Agus, yang terpenting dari pembangunan itu sendiri adalah menciptakan SDM-SDM yang mampu mengisi pembangunan yang hamnya bisa dicapai melalui pendidikan. (END/AAL/YUD)
http://www.koranbanten.com/2009/03/11/gedung-sd-banyak
Sebagai sarana menciptakan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas, infrastruktur pendidikan merupakan salah satu penunjang penting yang dapat menciptakan suasana belajar yang nyaman dan menghasilkan kualitas kegiatan belajar mengajar yang baik. Namun, pada kenyataannya, berbagai program pembangunan di sektor ini belum mampu menuntaskan berbagai permasalahan yang berkaitan dengan buruknya infrastruktur.
Salah satu bukti buramnya wajah dunia pendidikan di Banten adalah kondisi sekitar 40 persen gedung SD di Kecamatan Kota Serang yang tidak layak digunakan. Selain karena tidak memenuhi standar, kondisi ruang kelas pun banyak yang tidak sehat dan tidak bersih. Sekolah Dasar Negeri (SDN) Kubang merupakan salah satu dari sekian sekolah dasar yang mengalami kerusakan. Meski letaknya di pusat Kota Serang dan hanya berjarak beberapa ratus meter dari Kantor Gubernur Banten, bukan berarti keberadaannya akan mudah ditemui. Letaknya di pinggir sungai dan berada di dalam lingkungan penduduk membuat sekolah itu sulit dicari bagi siapapun yang belum pernah ke SD ini sebelumnya.
Dedi Setiyadi, Kepsek (Kepala Sekolah) SDN Kubang ini mengeluhkan kondisi sekolah ini yang menurutnya mengalami banyak kekurangan dan kerusakan. Dengan retaknya beberapa tembok dan hampir roboh, pondasi salah satu ruangan yang sudah turun, serta kondisi lantai yang belum terkeramik membuat proses belajar mengajar tidak nyaman.
“Walau tidak nyaman, tapi kami mau tidak mau harus tetap mengajar,” terang Dedi.
Kondisi sekolah dan sarana-prasarana yang tidak memadai, menurut Dedi. membuat para orang tua enggan untuk menyekolahkan anak-anaknya di SD Kubang. Adapun mereka yang menyekolahkan anak-anaknya di sekolah itu, lebih disebabkan karena tidak adanya pilihan lain akibat himpitan ekonomi.
Karena jarangnya para orang tua murid yang hendak menyekolahkan anaknya di sekolah ini membuat siswa yang ada di sekolah ini secara keseluruhan hanya berjumlah seratus lima anak. Siswa yang paling banyak adalah siswa kelas satu yang berjumlah tiga puluh orang dan Siswa kelas enam yang berjumlah tujuh belas orang, itu pun masing-masing hanya satu kelas.
“Memang sarana dan prasarana di sekolah ini kurang memadai, namun SDM (Sumber Daya Manusia) di sekolah ini berani diadu,” tantang Dedi.
Hingga saat ini, SD yang berada tepat di pinggir sungai itu belum memiliki rencana untuk membangun dan memperbaiki sekolah ini karena tidak adanya dana. “Hingga saat ini belum ada donatur yang bersedia membantu sekolah kami,” terangnya
Dedi mengatakan, mengenai kondisi sekolah ini pihaknya sudah sering mengajukan permohonan bantuan kepada pemerintah, namun belum pernah dapat bantuan. “Sekolah ini tidak masuk prioritas utama,” sindirnya.
Dalam kesempatan itu, Dedi juga menginginkan agar pihak pemerintah datang dan menyaksikan sendiri bagaimana keadaan sekolah yang berada di tengah-tengah kota itu. Ia mengatakan bahwa pemerintah tidak adil, SD yang kondisinya sudah bagus dan sarana prasarananya sudah memadai tetap mendapat bantuan.
Mengenai ketidakadilan yang dikeluhkan oleh Dedi, Kepala Bidang (Kabid) Taman Kanak-kanak (TK)/ SD, H. Odjat Sukardjat mengatakan pemerintah saat ini sangat selektif. Pemerintah mengutamakan sekolah-sekolah yang bangunannya tidak layak terlebih dahulu. Ia mengakui, saat ini, setidaknya 40 persen Sekolah Dasar (SD) di seluruh wilayah Kota Serang kondisinya sudah tidak layak pakai.
Menurutnya, kategori SD tidak layak, menurut Odjat saat ditemui di tempat kerjanya pada Kamis (5/3) adalah atap berlubang, tembok rusak atau mau roboh, lantai belum dikeramik, dan berdebu. Ia menyerukan kepada pihak sekolah agar bangunan-bangunan yang tidak layak itu segera dikosongkan dan siswanya disuruh belajar di rumah masing-masing.
“Belajar di rumah masing-masing, bukan libur,” tegasnya
Mengenai SD atau sekolah-sekolah yang sudah bagus dan sarana-prasarananya sudah memadai tetapi tetap mendapatkan bantuan Odjat dalam kesempatan itu juga mengatakan bahwa hal tersebut bisa terjadi lantaran ulah oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab.
“Saat ini harus ada perubahan, kejadian-kejadian seperti itu tidak akan terjadi lagi,” tegas Odjat.
MTS MA Ambrol
Bukti lain akibat ketidakpedulian pemerintah adalah ambrolnya Gedung Madrasah Tsanawiyah (MTs) Mathlaul Anwar Langensari di Kecamatan Saketi, Jum’at (6/03) lalu. Sekolah ini ambrol akibat kondisinya yang sudah rapuh karena hingga saat ini belum pernah “dilirik” pemerintah. Runtuhnya gedung sekolah mengakibatkan aktifitas belajar mengajar terganggu
Kendati tidak menimbulkan korban jiwa, namun peristiwa tersebut tetap membuat pihak sekolah merasa khawatir akan terjadi runtuhan susulan, lantaran sisa bangunan yang ada saat ini kondisinya pun sangat memprihatinkan.
Dalam hal ini, Kepala Sekolah Muhaimin merasa khawatir dengan bangunan Sekolah Madrasah Tsanawiyah MA ini tidak mampu menunggu hingga bantuan turun dari pemerintah terkait. “Saat ini, ruangan kelas yang ada di MTs ini kondisinya sudah tidak layak untuk kegiatan belajar mengajar,” kata Muhaimin kepada Koran Banten belum lama ini.
Hal yang sama dikatakan salah satu guru MTs Mathlaulanwar Amri. Dirinya mengaku merasa sangat khawatir dengan kondisi bangunan sekolah kondisinya sudah tidak layak disebut sebagai ruang kelas.
“Saya sangat berharap kepada pemerintah maupun stakeholder untuk membantu dan lebih memperhatikan dunia pendidikan,” tandasnya.
Di tempat terpisah, Kepala Kantor Departemen Agama (DEPAG) Kabupaten Pandeglang, Maman Faturahman, mengaku belum mendapat laporan soal runtuhnya gedung MTs Mathlaul Anwar. Untuk tahun 2009, menurutnya, Kandepag Kabupaten Pandeglang sedang berkonsentrasi memperbiki sarana dan prasarana di Madrasah Ibtidaiyah Karena dananya yang terbatas. “Baru 2010 nanti saya akan membabat habis sekolah-sekolah yang perlu di rehabilitasi,” kata Maman.
Terpisah, pengamat pendidikan asal Serang, Agus Muharram menilai ketidakpedulian pemerintah terhadap sektor pendidikan merupakan cermin masih rendahnya kesadaran pemerintah untuk menciptakan SDM yang berlkualitas di Banten. Ia menuding, selama ini pemerintah lebih cenderung membangun infrastruktur ekonomi ketimbang infrastruktur pendidikan.
“Padahal, tanpa pendidikan yang memeadai, segala infrastruktur ekonomi yang yang dibangun akan menjadi percuma, karena penggunanya adalah orang-orang yang tidak berpendidikan,” jelas alumni Universitas Ahmad yani, Cimahi ini kepada Koran Banten.
Lebih lanjut, pria yang pernah menjabat sebagai Kepala Sekolah di SMA Terpadu AS Syarief ini meminta pemerintah untuk segera mengalihkan prioritas pembangunan kepada sektor pendidikan. Lantaran, kata Agus, yang terpenting dari pembangunan itu sendiri adalah menciptakan SDM-SDM yang mampu mengisi pembangunan yang hamnya bisa dicapai melalui pendidikan. (END/AAL/YUD)
http://www.koranbanten.com/2009/03/11/gedung-sd-banyak
Penuhi Dulu Sarana-Prasarana “Perbaikan Ruang Kelas Butuh Rp 13,75 Triliun”
Oleh : ELN
Jakarta, Kompas - Dengan adanya standar nasional, pemerintah dituntut menambah alokasi dana agar standar ketentuan sarana dan prasarana minimal untuk SD, SMP, SMA, atau sederajat terpenuhi. Penyediaan sarana dan prasarana tersebut tidak berhenti pada tersedianya gedung sekolah yang layak.
"Adanya standar ini seharusnya memacu pemerintah untuk serius menyediakan anggaran pendidikan minimal 20 persen di APBN," kata Wakil Koordinator Education Forum Yanti Sriyulianti, Sabtu (22/12) di Jakarta.
Suyanto, Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional, mengatakan, pemenuhan penyediaan pendidikan yang berkualitas bukan hanya tanggung jawab pemerintah pusat saja karena sekarang sudah berlaku otonomi daerah.
Sementara Yanti menegaskan, masyarakat bisa menuntut pemerintah untuk memenuhi standar minimal soal lahan, gedung, jumlah siswa, perpustakaan, laboratorium, dan lain-lain.
Sekolah di daerah pedesaan dan terpencil kondisinya masih jauh dari standar minimum. Sebuah SD di Teluk Dalam, Kabupaten Nias Selatan, misalnya, satu kelas diisi 84 siswa. Halaman sekolahnya sempit, tidak ada jamban, perpustakaan, dan laboratorium. Guru berkantor di lorong kelas. Dari data tahun 2003, jumlah ruang kelas rusak di tingkat sekolah dasar ada 531.186 ruang. Tahun 2008 tersisa 203.052 ruang. Perbaikannya butuh dana sekitar Rp 13,75 triliun.
Standar nasional sarana dan prasarana pendidikan di tingkat dasar dan menengah dimuat dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk SD, SMP, SMA atau sederajat. Di sini diatur mengenai satuan pendidikan, lahan, bangunan gedung, serta ketentuan sarana dan prasarana.
Jumlah siswa per kelas untuk SD ditetapkan maksimal 28 orang, SMP dan SMA (32 orang). Jarak sekolah dari permukiman di daerah terpencil, untuk SD diusahakan maksimal tiga kilometer dan SMP berjarak maksimal enam kilometer.
Sarana dan prasarana di tingkat SD, terdiri dari ruang kelas, perpustakaan—bagi siswa dan guru, laboratorium IPA, ruang pimpinan, ruang guru, tempat beribadah, ruang UKS, jamban, gudang, ruang sirkulasi, dan tempat bermain/berolahraga.
Untuk SMP ditambah ruang tata usaha, ruang konseling, dan ruang organisasi kesiswaan. Laboratorium SMA meliputi lab biologi, fisika, kimia, komputer, dan bahasa.
http://64.203.71.11/kompas-cetak/0712/24/humaniora/4097436.htm
Jakarta, Kompas - Dengan adanya standar nasional, pemerintah dituntut menambah alokasi dana agar standar ketentuan sarana dan prasarana minimal untuk SD, SMP, SMA, atau sederajat terpenuhi. Penyediaan sarana dan prasarana tersebut tidak berhenti pada tersedianya gedung sekolah yang layak.
"Adanya standar ini seharusnya memacu pemerintah untuk serius menyediakan anggaran pendidikan minimal 20 persen di APBN," kata Wakil Koordinator Education Forum Yanti Sriyulianti, Sabtu (22/12) di Jakarta.
Suyanto, Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional, mengatakan, pemenuhan penyediaan pendidikan yang berkualitas bukan hanya tanggung jawab pemerintah pusat saja karena sekarang sudah berlaku otonomi daerah.
Sementara Yanti menegaskan, masyarakat bisa menuntut pemerintah untuk memenuhi standar minimal soal lahan, gedung, jumlah siswa, perpustakaan, laboratorium, dan lain-lain.
Sekolah di daerah pedesaan dan terpencil kondisinya masih jauh dari standar minimum. Sebuah SD di Teluk Dalam, Kabupaten Nias Selatan, misalnya, satu kelas diisi 84 siswa. Halaman sekolahnya sempit, tidak ada jamban, perpustakaan, dan laboratorium. Guru berkantor di lorong kelas. Dari data tahun 2003, jumlah ruang kelas rusak di tingkat sekolah dasar ada 531.186 ruang. Tahun 2008 tersisa 203.052 ruang. Perbaikannya butuh dana sekitar Rp 13,75 triliun.
Standar nasional sarana dan prasarana pendidikan di tingkat dasar dan menengah dimuat dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk SD, SMP, SMA atau sederajat. Di sini diatur mengenai satuan pendidikan, lahan, bangunan gedung, serta ketentuan sarana dan prasarana.
Jumlah siswa per kelas untuk SD ditetapkan maksimal 28 orang, SMP dan SMA (32 orang). Jarak sekolah dari permukiman di daerah terpencil, untuk SD diusahakan maksimal tiga kilometer dan SMP berjarak maksimal enam kilometer.
Sarana dan prasarana di tingkat SD, terdiri dari ruang kelas, perpustakaan—bagi siswa dan guru, laboratorium IPA, ruang pimpinan, ruang guru, tempat beribadah, ruang UKS, jamban, gudang, ruang sirkulasi, dan tempat bermain/berolahraga.
Untuk SMP ditambah ruang tata usaha, ruang konseling, dan ruang organisasi kesiswaan. Laboratorium SMA meliputi lab biologi, fisika, kimia, komputer, dan bahasa.
http://64.203.71.11/kompas-cetak/0712/24/humaniora/4097436.htm
Pengadaan sarana/prasarana sekolah harus jeli
Oleh : Ito-Tj
BANJARNEGARA - Para kepala sekolah diharapkan untuk jeli dan tidak terburu-buru, dalam memilih alat peraga untuk pengadaan sarana dan prasarana pendidikan dan perpustakaan melalui dana alokasi khusus (DAK).
Hal tersebut disampaikan Koordinator Konsorsium Produsen Sarana Pendidikan Nasional (KPSPN) wilayah eks Karesidenan Banyumas, M Rudi Haryono, di sela-sela acara pameran alat peraga sarana pendidikan di Kantor Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Banjarnegara, Sabtu (26/5). Pameran peraga sarana dan prasarana sekolah dilakukan bersamaan dengan penandatanganan rencana anggaran belanja (RAB) 83 sekolah dasar (SD).
’’Jangan sampai salah, dan harus sesuai dengan surat edaran menteri agar tidak berurusan dengan hukum,’’ kata Rudi.
Menurut dia, sebelum mengambil keputusan, hendaknya melihat dulu kualitas dan isi sehingga sesuai dengan kebutuhannya.
Sementara itu menurut Kepala Seksi Kurikulum Disdik Banjarnegara yang juga sebagai Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan DAK, Ahmad Kusmanto, tahun ini Banjarnegara mendapat Rp 18 miliar lebih dari pusat, untuk pengadaan alat peraga bagi sarana dan prasarana sekolah untuk 83 SD.
Alokasi DAK untuk 83 SD itu tidak sama, karena disesuaikan dengan tingkat kerusakan. ’’Sebagian besar Rp 250 juta, namun ada yang Rp 275 juta,’’ kata dia.
Keputusan sekolah
Pengelolaan DAK adalah swakelola dengan melibatkan partisipasi komite sekolah dan masyarakat sekitar. Acuan penggunaan DAK adalah rehabilitasi fisik berupa membangun ruang kelas, rumah dinas, kamar mandi dan WC, serta mebelair. Selain itu juga pengadaan sarana pendidikan dan perpustakaan.
Selain dari KPSPN, sejumlah rekanan yang ikut memeragakan sarana pendidikan dalam pameran tersebut adalah Ikatan Penerbit Indonesia (Ikapi) dan KPI. Menurut Rudi Haryono, ada 20 penerbit yang tergabung dalam KPSPN yang mempamerkan produknya berupa buku atau alat peraga. ’’Dan dalam praktiknya melalui CV lokal Banjarnegara,’’ ujar dia.
Ahmad Kusmato mengatakan, keputusan mengambil barang dari mana adalah hak masing-masing sekolah. Beberapa sekolah ada yang menunda pengadaan sarana sekolah, karena masih fokus pada pembangunan fisik gedung sekolah dulu.
http://www.wawasandigital.com/index.php?option=com_content&task=view&id=3313&Itemid=59
BANJARNEGARA - Para kepala sekolah diharapkan untuk jeli dan tidak terburu-buru, dalam memilih alat peraga untuk pengadaan sarana dan prasarana pendidikan dan perpustakaan melalui dana alokasi khusus (DAK).
Hal tersebut disampaikan Koordinator Konsorsium Produsen Sarana Pendidikan Nasional (KPSPN) wilayah eks Karesidenan Banyumas, M Rudi Haryono, di sela-sela acara pameran alat peraga sarana pendidikan di Kantor Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Banjarnegara, Sabtu (26/5). Pameran peraga sarana dan prasarana sekolah dilakukan bersamaan dengan penandatanganan rencana anggaran belanja (RAB) 83 sekolah dasar (SD).
’’Jangan sampai salah, dan harus sesuai dengan surat edaran menteri agar tidak berurusan dengan hukum,’’ kata Rudi.
Menurut dia, sebelum mengambil keputusan, hendaknya melihat dulu kualitas dan isi sehingga sesuai dengan kebutuhannya.
Sementara itu menurut Kepala Seksi Kurikulum Disdik Banjarnegara yang juga sebagai Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan DAK, Ahmad Kusmanto, tahun ini Banjarnegara mendapat Rp 18 miliar lebih dari pusat, untuk pengadaan alat peraga bagi sarana dan prasarana sekolah untuk 83 SD.
Alokasi DAK untuk 83 SD itu tidak sama, karena disesuaikan dengan tingkat kerusakan. ’’Sebagian besar Rp 250 juta, namun ada yang Rp 275 juta,’’ kata dia.
Keputusan sekolah
Pengelolaan DAK adalah swakelola dengan melibatkan partisipasi komite sekolah dan masyarakat sekitar. Acuan penggunaan DAK adalah rehabilitasi fisik berupa membangun ruang kelas, rumah dinas, kamar mandi dan WC, serta mebelair. Selain itu juga pengadaan sarana pendidikan dan perpustakaan.
Selain dari KPSPN, sejumlah rekanan yang ikut memeragakan sarana pendidikan dalam pameran tersebut adalah Ikatan Penerbit Indonesia (Ikapi) dan KPI. Menurut Rudi Haryono, ada 20 penerbit yang tergabung dalam KPSPN yang mempamerkan produknya berupa buku atau alat peraga. ’’Dan dalam praktiknya melalui CV lokal Banjarnegara,’’ ujar dia.
Ahmad Kusmato mengatakan, keputusan mengambil barang dari mana adalah hak masing-masing sekolah. Beberapa sekolah ada yang menunda pengadaan sarana sekolah, karena masih fokus pada pembangunan fisik gedung sekolah dulu.
http://www.wawasandigital.com/index.php?option=com_content&task=view&id=3313&Itemid=59
Tahun 2010 Kab. Bogor Harus Bebas Sekolah Rusak Wajar Terhambat SD Rusak
Oleh : NN
TEKAD Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Bogor untuk menuntaskan program Wajib Belajar Pendidikan Dasar (Wajar Dikdas) 9 tahun, ternyata tidak didukung dengan sarana dan prasarana sekolah. Hal tersebut terutama dari sisi kondisi dan kualitas sarana dan prasarana yang ada. Dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) akhir masa jabatan mantan Bupati Bogor Agus Utara Effendi, tercatat 26 persen gedung SDN di Kab. Bogor dalam kondisi rusak.
Ketua Komisi D DPRD Kab. Bogor, Arief Munandar mengatakan, dari data ruang kelas SDN di Kabupaten Bogor, tercatat ada 8.818 ruang kelas. "Di antaranya, sebanyak 6.569 ruang kelas dalam kondisi baik. Sedangkan sisanya, sebanyak 2.309 ruang kelas atau 26 persen dalam kondisi rusak berat," tutur Arief, Rabu (11/2), saat dihubungi Pakuan di DPRD.
Menurut Arief, kondisi ini disebabkan pemerintah pusat tidak menepati janji dalam melaksanakan program role sharing. Pada tahun 2006-2007, Depdiknas mencanangkan program role sharing dengan pembagian tanggung jawab masing-masing pemerintah pusat 50 persen, pemerintah provinsi 30 persen, dan pemerintah kabupaten 20 persen.
"Namun, realisasi anggaran program role sharing dari pemerintah pusat tidak mencapai 50 persen. Sedangkan provinsi dan kabupaten sudah menepati anggaran sesuai pos dalam APBD masing-masing. Kami berharap selambat-lambatnya dalam anggaran 2010 masalah ruang kelas rusak bisa diselesaikan," katanya.
Ganggu program
Disebutkan Arief dengan kondisi ini tentunya akan mengganggu program Disdik dalam mensosialisasikan program wajib belajar. "Bagaimana akan sukses program wajib belajar ini tanpa didukung dengan sarana dan prasarana yang ada," tuturnya.
Sukses tidaknya program yang akan dilakukan Disdik Kab. Bogor, tentu tidak akan bisa dilakukan dengan banyaknya bangunan SD yang rusak seperti sekarang ini. Sebab, sarana dan prasarana itu sangat menunjang sukses tidaknya program wajib belajar ini. "Kita akan coba tanyakan keseriusan pemerintah pusat terkait role sharing ini. Propinsi Jawa Barat dan Kab. Bogor sudah sesuai komitmen dalam mengalokasikan dana role sharing, tinggal bagaimana dengan pusat," ujarnya.
Komitmen Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan sendiri ditepati dengan pengalokasian dana 20% dalam APBD 2009. Termasuk tidak akan menyetujui APBD kabupaten/kota yang tidak menempatkan 20 persen bagi anggaran pendidikan. "Gubernur Jawa Barat mengatakan alokasi role sharing untuk Kabupaten Bogor sekitar Rp 21 miliar. Rencananya, ada 16 SD yang akan direhabilitasi melalui anggaran role sharing," ujar Arief.
Alokasi dana
Dari Dinas Pendidikan Kab. Bogor sendiri diperoleh data alokasi APBD 2009 Kab. Bogor untuk anggaran pendidikan dialokasikan Rp 600 miliar. Jumlah itu meliputi biaya langsung dan tidak langsung. "Biaya langsung sekitar Rp 126 miliar. Sisanya, biaya gaji guru atau tenaga pendidik," kata Humas Disdik Kab. Bogor, Ronny Kusmaya.
Untuk tahun ini, tercatat ada perbaikan sekitar 500 ruang kelas SD/SMP/SMA yang rusak. Tahun ini Pemkab Bogor menggelontorkan dana Rp 17 miliar untuk merehabilitasi 143 SDN yang tersebar di Kabupaten Bogor. "Rehabilitasi ini, membuat Ruang Kelas Baru (RKB), membangun gedung baru/relokasi, sampai pengadaan mebel. Anggarannya dari Dana Alokasi Khusus (DAK) pusat dan role sharing," kata Rony.
Rehabilitasi gedung ini merupakan aspirasi masyarakat pada Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) mulai dari tingkat desa sampai kabupaten. Tahun ini, pemerintah pusat mengalokasikan rehabilitasi SDN di Kabupaten Bogor melalui DAK lebih tinggi dibandingkan tahun lalu, yakni Rp 31 miliar untuk 123 SDN. Tiap sekolah mendapat alokasi Rp 250 juta. Tahun lalu, pemerintah pusat hanya mengalokasikan rehabilitasi 14 sekolah untuk Kabupaten Bogor.
Pembebasan lahan
Selain itu, Pemkab Bogor bakal mengucurkan Rp 1,2 miliar yang bersumber dari dana APBD untuk membangun RKB yang tersebar di 78 sekolah se-Kabupaten Bogor. Artinya, ada penambahan kelas tanpa harus membangun gedung sekolah baru.
Pemkab juga bakal membebaskan lahan untuk 4 SDN. Di antaranya, di Kecamatan Megamendung, Ciseeng, Gunungputri, dan Babakanmadang. Khusus untuk Kecamatan Megamendung, relokasi sekolah seluas 5.000 meter persegi sangat penting mengingat sekolah tersebut pernah mendapat musibah longsor hingga menewaskan seorang guru.
Pemkab Bogor juga merelokasi 8 sekolah, lalu membangun gedung baru di Kecamatan Bojonggede, Babakanmadang, Leuwiliang, Tajurhalang, Cibinong, Leuwisadeng, dan dua sekolah di Kecamatan Ciawi. Untuk merealisasi program tersebut butuh dana sebesar Rp 1,8 miliar. "Diproyeksikan pelaksanaan ini akan dilakukan pada tahun 2009 ini," jelas Ronny. (PK-3)***
Sumber : PIKIRAN RAKYAT
http://newspaper.pikiran-rakyat.com/prprint.php?mib=beritadetail&id=59496
TEKAD Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Bogor untuk menuntaskan program Wajib Belajar Pendidikan Dasar (Wajar Dikdas) 9 tahun, ternyata tidak didukung dengan sarana dan prasarana sekolah. Hal tersebut terutama dari sisi kondisi dan kualitas sarana dan prasarana yang ada. Dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) akhir masa jabatan mantan Bupati Bogor Agus Utara Effendi, tercatat 26 persen gedung SDN di Kab. Bogor dalam kondisi rusak.
Ketua Komisi D DPRD Kab. Bogor, Arief Munandar mengatakan, dari data ruang kelas SDN di Kabupaten Bogor, tercatat ada 8.818 ruang kelas. "Di antaranya, sebanyak 6.569 ruang kelas dalam kondisi baik. Sedangkan sisanya, sebanyak 2.309 ruang kelas atau 26 persen dalam kondisi rusak berat," tutur Arief, Rabu (11/2), saat dihubungi Pakuan di DPRD.
Menurut Arief, kondisi ini disebabkan pemerintah pusat tidak menepati janji dalam melaksanakan program role sharing. Pada tahun 2006-2007, Depdiknas mencanangkan program role sharing dengan pembagian tanggung jawab masing-masing pemerintah pusat 50 persen, pemerintah provinsi 30 persen, dan pemerintah kabupaten 20 persen.
"Namun, realisasi anggaran program role sharing dari pemerintah pusat tidak mencapai 50 persen. Sedangkan provinsi dan kabupaten sudah menepati anggaran sesuai pos dalam APBD masing-masing. Kami berharap selambat-lambatnya dalam anggaran 2010 masalah ruang kelas rusak bisa diselesaikan," katanya.
Ganggu program
Disebutkan Arief dengan kondisi ini tentunya akan mengganggu program Disdik dalam mensosialisasikan program wajib belajar. "Bagaimana akan sukses program wajib belajar ini tanpa didukung dengan sarana dan prasarana yang ada," tuturnya.
Sukses tidaknya program yang akan dilakukan Disdik Kab. Bogor, tentu tidak akan bisa dilakukan dengan banyaknya bangunan SD yang rusak seperti sekarang ini. Sebab, sarana dan prasarana itu sangat menunjang sukses tidaknya program wajib belajar ini. "Kita akan coba tanyakan keseriusan pemerintah pusat terkait role sharing ini. Propinsi Jawa Barat dan Kab. Bogor sudah sesuai komitmen dalam mengalokasikan dana role sharing, tinggal bagaimana dengan pusat," ujarnya.
Komitmen Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan sendiri ditepati dengan pengalokasian dana 20% dalam APBD 2009. Termasuk tidak akan menyetujui APBD kabupaten/kota yang tidak menempatkan 20 persen bagi anggaran pendidikan. "Gubernur Jawa Barat mengatakan alokasi role sharing untuk Kabupaten Bogor sekitar Rp 21 miliar. Rencananya, ada 16 SD yang akan direhabilitasi melalui anggaran role sharing," ujar Arief.
Alokasi dana
Dari Dinas Pendidikan Kab. Bogor sendiri diperoleh data alokasi APBD 2009 Kab. Bogor untuk anggaran pendidikan dialokasikan Rp 600 miliar. Jumlah itu meliputi biaya langsung dan tidak langsung. "Biaya langsung sekitar Rp 126 miliar. Sisanya, biaya gaji guru atau tenaga pendidik," kata Humas Disdik Kab. Bogor, Ronny Kusmaya.
Untuk tahun ini, tercatat ada perbaikan sekitar 500 ruang kelas SD/SMP/SMA yang rusak. Tahun ini Pemkab Bogor menggelontorkan dana Rp 17 miliar untuk merehabilitasi 143 SDN yang tersebar di Kabupaten Bogor. "Rehabilitasi ini, membuat Ruang Kelas Baru (RKB), membangun gedung baru/relokasi, sampai pengadaan mebel. Anggarannya dari Dana Alokasi Khusus (DAK) pusat dan role sharing," kata Rony.
Rehabilitasi gedung ini merupakan aspirasi masyarakat pada Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) mulai dari tingkat desa sampai kabupaten. Tahun ini, pemerintah pusat mengalokasikan rehabilitasi SDN di Kabupaten Bogor melalui DAK lebih tinggi dibandingkan tahun lalu, yakni Rp 31 miliar untuk 123 SDN. Tiap sekolah mendapat alokasi Rp 250 juta. Tahun lalu, pemerintah pusat hanya mengalokasikan rehabilitasi 14 sekolah untuk Kabupaten Bogor.
Pembebasan lahan
Selain itu, Pemkab Bogor bakal mengucurkan Rp 1,2 miliar yang bersumber dari dana APBD untuk membangun RKB yang tersebar di 78 sekolah se-Kabupaten Bogor. Artinya, ada penambahan kelas tanpa harus membangun gedung sekolah baru.
Pemkab juga bakal membebaskan lahan untuk 4 SDN. Di antaranya, di Kecamatan Megamendung, Ciseeng, Gunungputri, dan Babakanmadang. Khusus untuk Kecamatan Megamendung, relokasi sekolah seluas 5.000 meter persegi sangat penting mengingat sekolah tersebut pernah mendapat musibah longsor hingga menewaskan seorang guru.
Pemkab Bogor juga merelokasi 8 sekolah, lalu membangun gedung baru di Kecamatan Bojonggede, Babakanmadang, Leuwiliang, Tajurhalang, Cibinong, Leuwisadeng, dan dua sekolah di Kecamatan Ciawi. Untuk merealisasi program tersebut butuh dana sebesar Rp 1,8 miliar. "Diproyeksikan pelaksanaan ini akan dilakukan pada tahun 2009 ini," jelas Ronny. (PK-3)***
Sumber : PIKIRAN RAKYAT
http://newspaper.pikiran-rakyat.com/prprint.php?mib=beritadetail&id=59496
Rp. 20,5 miliar DAK Selesaikan Pembangunan 82 SD di Nias
Sebesar Rp20,5 miliar Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang pendidikan Tahun Anggara (TA) 2007, selesaikan pembangunan dan rehabilitasi serta pengadaan berbagai fasisitas sarana dan prasarana di 82 sekolah Dasar (SD) di Nias.
Kasubdis Sarana dan Prasarana Dinas Pendidikan pendidikan Nasional, Senin (9/6) di ruang kerjanya mengatakan, pada pelaksanaan DAK itu Dinas pendidikan tetap berpedoman pada petunjuk teknis yang dikeluarkan oleh Menteri Pendidikan Nasional nomor 4 tahun 2007.
Penggunaan dana sebesar itu di masing-masing sekolah sesuai petunjuk acuan yakni pertama rehabilitasi fisik persekolah Rp150 juta, khusus untuk kegiatan pembangunan /rehabilitasi rumah dinas apabila tidak ada atau tidak diperlukan maka dananya dialihkan untuk rehabilitasi gedung sekolah/ruang kelas atau pengadaan rehabilitasi sumber dan sanitasi air bersih serta kamar mandi dan wc serta pengadaan perbaikan ruang kelas. Sehingga setiap 1 unit sekolah selain pembangunan fisik di tambahkan pengadaan sarana-prasarana sekolah.
Hasil liputan Analisa di SDN Nomor 070987 Fadoro Kecamatan Gunungsitoli, telah dibangun 3 lokal rehabilitasi berat (RB) ruang kelas sanitasi dan pengadaan komputer dan mesintik serta buku-buku perpustakaan sekolah, sehingga aktifitas proses belajar mengajar di sekolah itu berjalan lancar dari bulan sebelumnya karena adanya sarana dan prasarana sekolah yang memadai, jelas kepala SDN Fadoro. F. Telaumbanua yang telah 24 tahun menjadi guru biasa tapi kini telah menjadi seorang kepala sekolah itu.
Di SDN 076059 Hololawa kecamatan Gunungsitoli Alo’oa gedung tersebut yang tidak banyak digunakan sebagai tempat proses belajar mengajar telah dibangun dengan baik dan berbagai sarana prasarana juga ada dari DAK. Aku, kepala sekolah B. Laoly fasilitasi itu telah menambah dukungan besar bagi kegiatan proses belajar mengajar di sekolah itu.
Harapannya masih banyak sekolah lain yang tersebar di Nias sangat membutuhkan berbagai sarana prasarana sekolah sebagai pendukung proses belajar mengajar yang sangat kurang selama ini dan fasilitas tersebut begitu diperlukan para guru dan para murid demi mengejar perkembangan pendidikan saat ini, harap kepsk Hololawa dan Kepsek Fadoro. (esp) (Analisa, 12/06/08)
http://niasonline.net/2008/06/12/rp205-miliar-dak-selesaikan-pembangunan-82-sd-di-nias/
Kasubdis Sarana dan Prasarana Dinas Pendidikan pendidikan Nasional, Senin (9/6) di ruang kerjanya mengatakan, pada pelaksanaan DAK itu Dinas pendidikan tetap berpedoman pada petunjuk teknis yang dikeluarkan oleh Menteri Pendidikan Nasional nomor 4 tahun 2007.
Penggunaan dana sebesar itu di masing-masing sekolah sesuai petunjuk acuan yakni pertama rehabilitasi fisik persekolah Rp150 juta, khusus untuk kegiatan pembangunan /rehabilitasi rumah dinas apabila tidak ada atau tidak diperlukan maka dananya dialihkan untuk rehabilitasi gedung sekolah/ruang kelas atau pengadaan rehabilitasi sumber dan sanitasi air bersih serta kamar mandi dan wc serta pengadaan perbaikan ruang kelas. Sehingga setiap 1 unit sekolah selain pembangunan fisik di tambahkan pengadaan sarana-prasarana sekolah.
Hasil liputan Analisa di SDN Nomor 070987 Fadoro Kecamatan Gunungsitoli, telah dibangun 3 lokal rehabilitasi berat (RB) ruang kelas sanitasi dan pengadaan komputer dan mesintik serta buku-buku perpustakaan sekolah, sehingga aktifitas proses belajar mengajar di sekolah itu berjalan lancar dari bulan sebelumnya karena adanya sarana dan prasarana sekolah yang memadai, jelas kepala SDN Fadoro. F. Telaumbanua yang telah 24 tahun menjadi guru biasa tapi kini telah menjadi seorang kepala sekolah itu.
Di SDN 076059 Hololawa kecamatan Gunungsitoli Alo’oa gedung tersebut yang tidak banyak digunakan sebagai tempat proses belajar mengajar telah dibangun dengan baik dan berbagai sarana prasarana juga ada dari DAK. Aku, kepala sekolah B. Laoly fasilitasi itu telah menambah dukungan besar bagi kegiatan proses belajar mengajar di sekolah itu.
Harapannya masih banyak sekolah lain yang tersebar di Nias sangat membutuhkan berbagai sarana prasarana sekolah sebagai pendukung proses belajar mengajar yang sangat kurang selama ini dan fasilitas tersebut begitu diperlukan para guru dan para murid demi mengejar perkembangan pendidikan saat ini, harap kepsk Hololawa dan Kepsek Fadoro. (esp) (Analisa, 12/06/08)
http://niasonline.net/2008/06/12/rp205-miliar-dak-selesaikan-pembangunan-82-sd-di-nias/
Lebih dari Separuh SD di Riau Kekurangan Sarana
Oleh : nel
Pekanbaru, Kompas - Dari sekitar 150.000 bangunan sekolah dasar di Provinsi Riau, lebih dari 60 persennya dinyatakan kekurangan sarana pendukung. Masalah umumnya adalah bangunan sekolah sempit yang hanya untuk ruang kelas dan guru, tidak adanya ruang terbuka untuk menunjang kegiatan ekstrakurikuler siswa, dan minimnya alat bantu belajar-mengajar.
Menurut pemerhati masalah pendidikan Riau yang juga mantan Direktur Pendidikan Dasar Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Djauzak Ahmad, Kamis (19/5), di Kota Pekanbaru dan kawasan perkotaan lainnya luas kompleks bangunan sekolah tak lebih dari 2.500 meter persegi.
"Ini amat sempit untuk ukuran kebutuhan aktivitas siswa. Belum lagi kenyataan banyaknya bangunan sekolah yang sudah tak layak lagi untuk menyelenggarakan kegiatan belajar-mengajar," katanya.
Maka Djauzak mengingatkan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat untuk memenuhi janjinya memperbaiki sarana prasarana sekolah. Realisasi janji tersebut diharapkan segera mulai tahun 2005 ini, jangan sampai semuanya hanya dalam tataran retorika politik saja.
Realisasi jauh dari target
Pernyataan serupa dilontarkan Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia Soemardhi Thaher yang juga anggota DPD. Menurut dia, realisasi penggunaan dana untuk peningkatan mutu pendidikan di Provinsi Riau tahun 2004 masih jauh dari target. Usaha peningkatan mutu di bidang pendidikan ini dinilai tidak keruan karena hanya terpakai 5-10 persen dari total dana Rp 400 miliar lebih.
Terlepas dari penyalahgunaan dana, dunia pendidikan di Riau memang masih membutuhkan kucuran bantuan untuk peningkatan mutu pengajar, sarana, dan prasarana fisik sekolah. Selama 10 tahun terakhir mutu pendidikan di Riau dinilai lamban peningkatannya. Dari total 4,5 juta jiwa penduduk Riau, jumlah warga yang tamat sekolah dasar baru 64,67 persen.
Rendahnya angka kelulusan tingkat dasar ini bukan semata-mata alasan ekonomi karena pertumbuhan ekonomi Riau per tahun melampaui 4,5 persen. Demikian pula produk domestik bruto per kapita yang mencapai Rp 13,2 juta. Soemardhi mengatakan, rendahnya minat belajar formal warga Riau turut ditunjang oleh minimnya sarana dan prasarana pendidikan.
Potret kondisi SD yang mengkhawatirkan terlihat pada kondisi SD Negeri 035 Pematang Duku, Kabupaten Bengkalis, yang hanya memiliki tiga ruang kelas dan satu ruang guru. Akibatnya, para murid terpaksa belajar di emperan kelas dengan lembar terpal guna menghindari terik matahari. Sebagian lagi harus belajar di tempat parkir motor.
Tragisnya, di Kota Pekanbaru pun terdapat SD yang masih rusak parah, yaitu SDN 015 di Jalan Nelayan, Rumbai, Pekanbaru. Bangunan dari susunan papan kayu dan berbentuk panggung ini tidak pernah direnovasi selama 15 tahun terakhir. Beberapa dinding kayu telah lapuk, dinding penyekat antarkelas banyak berlubang, dan atapnya runtuh sebagian. Fasilitas kamar kecil sudah lama tidak tersedia di SD yang terletak di pinggir Sungai Siak ini.
http://www2.kompas.com/kompas-cetak/0505/20/humaniora/1762796.htm
Pekanbaru, Kompas - Dari sekitar 150.000 bangunan sekolah dasar di Provinsi Riau, lebih dari 60 persennya dinyatakan kekurangan sarana pendukung. Masalah umumnya adalah bangunan sekolah sempit yang hanya untuk ruang kelas dan guru, tidak adanya ruang terbuka untuk menunjang kegiatan ekstrakurikuler siswa, dan minimnya alat bantu belajar-mengajar.
Menurut pemerhati masalah pendidikan Riau yang juga mantan Direktur Pendidikan Dasar Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Djauzak Ahmad, Kamis (19/5), di Kota Pekanbaru dan kawasan perkotaan lainnya luas kompleks bangunan sekolah tak lebih dari 2.500 meter persegi.
"Ini amat sempit untuk ukuran kebutuhan aktivitas siswa. Belum lagi kenyataan banyaknya bangunan sekolah yang sudah tak layak lagi untuk menyelenggarakan kegiatan belajar-mengajar," katanya.
Maka Djauzak mengingatkan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat untuk memenuhi janjinya memperbaiki sarana prasarana sekolah. Realisasi janji tersebut diharapkan segera mulai tahun 2005 ini, jangan sampai semuanya hanya dalam tataran retorika politik saja.
Realisasi jauh dari target
Pernyataan serupa dilontarkan Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia Soemardhi Thaher yang juga anggota DPD. Menurut dia, realisasi penggunaan dana untuk peningkatan mutu pendidikan di Provinsi Riau tahun 2004 masih jauh dari target. Usaha peningkatan mutu di bidang pendidikan ini dinilai tidak keruan karena hanya terpakai 5-10 persen dari total dana Rp 400 miliar lebih.
Terlepas dari penyalahgunaan dana, dunia pendidikan di Riau memang masih membutuhkan kucuran bantuan untuk peningkatan mutu pengajar, sarana, dan prasarana fisik sekolah. Selama 10 tahun terakhir mutu pendidikan di Riau dinilai lamban peningkatannya. Dari total 4,5 juta jiwa penduduk Riau, jumlah warga yang tamat sekolah dasar baru 64,67 persen.
Rendahnya angka kelulusan tingkat dasar ini bukan semata-mata alasan ekonomi karena pertumbuhan ekonomi Riau per tahun melampaui 4,5 persen. Demikian pula produk domestik bruto per kapita yang mencapai Rp 13,2 juta. Soemardhi mengatakan, rendahnya minat belajar formal warga Riau turut ditunjang oleh minimnya sarana dan prasarana pendidikan.
Potret kondisi SD yang mengkhawatirkan terlihat pada kondisi SD Negeri 035 Pematang Duku, Kabupaten Bengkalis, yang hanya memiliki tiga ruang kelas dan satu ruang guru. Akibatnya, para murid terpaksa belajar di emperan kelas dengan lembar terpal guna menghindari terik matahari. Sebagian lagi harus belajar di tempat parkir motor.
Tragisnya, di Kota Pekanbaru pun terdapat SD yang masih rusak parah, yaitu SDN 015 di Jalan Nelayan, Rumbai, Pekanbaru. Bangunan dari susunan papan kayu dan berbentuk panggung ini tidak pernah direnovasi selama 15 tahun terakhir. Beberapa dinding kayu telah lapuk, dinding penyekat antarkelas banyak berlubang, dan atapnya runtuh sebagian. Fasilitas kamar kecil sudah lama tidak tersedia di SD yang terletak di pinggir Sungai Siak ini.
http://www2.kompas.com/kompas-cetak/0505/20/humaniora/1762796.htm
Memilukan, Kondisi Sarana dan Prasarana SD di Jambi
Oleh : NAT
Jambi, Kompas
Masalah pendidikan dasar di Provinsi Jambi kini sangat memilukan sekaligus memperihatinkan, akibat hampir 400 dari sekitar 2.000 gedung sekolah dasar (SD) yang ada kini dalam kondisi tidak layak pakai karena rusak berat. Namun, karena perbaikan atau rehabilitasi tidak dilakukan akibat ketiadaan dana, sekolah yang sudah tidak layak pakai sejak awal tahun lalu itu saat ini masih digunakan untuk kegiatan belajar-mengajar.
Gubernur Jambi Zulkifli Nurdin dalam Rapat Paripurna Istimewa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jambi dalam rangka memperingati ulang tahun ke-45 provinsi tersebut, Minggu (6/1), mengatakan bahwa kondisi bangunan dan peralatan sebagian SD di daerah-daerah sangat menyedihkan, tidak layak lagi digunakan. Ada SD yang yang setiap kelas hanya memiliki lima bangku dan empat kursi, padahal jumlah murid per kelas berkisar antara 30 hingga 35 orang.
Atap bocor, dinding lusuh, semen lantai kelas sudah terkelupas tinggal tanah, pekarangan becek dan rusak menjadi pemandangan biasa. Hewan ternak bukan hanya leluasa masuk pekarangan sekolah, tetapi juga hingga ke ruang kelas. SD-SD yang tidak layak pakai tersebut tersebar di berbagai kabupaten/kota, yaitu Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Tanjung Jabung Timur, Muaro Jambi, Batanghari, Sarolangun, Merangin, Bungo, Tebo, Kerinci, dan Kota Jambi.
Rapat Paripurna Istimewa DPRD tersebut dipimpin Ketua DPRD Provinsi Jambi Nasrun Hr Arbain. Hadir pada kesempatan itu mantan Gubernur Jambi periode 1979-1989 Masjchun Sofwan SH, Ny RM Nur Atmadibrata (istri mantan Gubernur Jambi RM Nur Atmadibrata), Muspida Provinsi Jambi, serta para bupati/wali kota dan tokoh-tokoh masyarakat.
Sisihkan dana
Pemda Provinsi Jambi, kata Gubernur, secara sungguh-sungguh memperhatikan sarana dan prasarana pendidikan dasar yang hancur itu. Di era otonomi daerah sekarang ini, pihak yang paling bertanggung jawab terhadap sarana dan prasarana pendidikan dasar adalah pemda kabupaten dan kota. Oleh karena itu, Pemda Provinsi Jambi sudah mengoordinasikan dan minta kepada para bupati dan wali kota agar secara sungguh-sungguh memperhatikan gedung SD yang tidak layak pakai di daerahnya.
Zulkifli mengharapkan pemda kabupaten agar menyisihkan sebagian dana untuk menyediakan, atau memperbaiki atau merehabilitasi sarana gedung yang rusak tersebut. Para bupati dipersilakan membangun kantor baru, gedung DPRD baru, kantor Bappeda baru, tetapi SD yang sudah hancur, rusak berat, dan sebagainya juga agar diperhatikan.
"Pemda Provinsi Jambi sudah berketetapan hati untuk secara sungguh-sungguh meningkatkan sumber daya manusia (SDM) daerah ini melalui pendidikan. Namun, kendalanya adalah sarana dan prasarana pendidikan, mulai dari SD, SLTP dan SMU, di mana seperti sekarang ini kondisinya parah," kata Zulkifli.
Zulkifli mengatakan, untuk mendongkrak SDM melalui peningkatan mutu pendidikan memang kendala utamanya terletak pada ketiadaan dana untuk memperbaiki dan menyediakan sarana dan prasarana pendidikan itu sendiri. "Tanpa peningkatan SDM, pada masa yang akan datang putra-putri asal Provinsi Jambi akan jadi penonton. Kita semua jelas tidak rela melihat anak-anak Jambi di era globalisasi nanti menjadi pesuruh, satpam, dan sebagainya karena mutu SDM-nya rendah," ujarnya.
"Kita ingin pada masa datang putra-putri daerah ini jadi pemimpin yang andal, tenaga profesional, jadi pemimpin yang berkiprah di berbagai bidang kehidupan. Salah satu program yang ditempuh untuk meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan di daerah ini adalah dengan mengadakan kelas unggulan di setiap sekolah," kata Gubernur menambahkan.
http://els.bappenas.go.id/upload/other/Memilukan.htm
Jambi, Kompas
Masalah pendidikan dasar di Provinsi Jambi kini sangat memilukan sekaligus memperihatinkan, akibat hampir 400 dari sekitar 2.000 gedung sekolah dasar (SD) yang ada kini dalam kondisi tidak layak pakai karena rusak berat. Namun, karena perbaikan atau rehabilitasi tidak dilakukan akibat ketiadaan dana, sekolah yang sudah tidak layak pakai sejak awal tahun lalu itu saat ini masih digunakan untuk kegiatan belajar-mengajar.
Gubernur Jambi Zulkifli Nurdin dalam Rapat Paripurna Istimewa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jambi dalam rangka memperingati ulang tahun ke-45 provinsi tersebut, Minggu (6/1), mengatakan bahwa kondisi bangunan dan peralatan sebagian SD di daerah-daerah sangat menyedihkan, tidak layak lagi digunakan. Ada SD yang yang setiap kelas hanya memiliki lima bangku dan empat kursi, padahal jumlah murid per kelas berkisar antara 30 hingga 35 orang.
Atap bocor, dinding lusuh, semen lantai kelas sudah terkelupas tinggal tanah, pekarangan becek dan rusak menjadi pemandangan biasa. Hewan ternak bukan hanya leluasa masuk pekarangan sekolah, tetapi juga hingga ke ruang kelas. SD-SD yang tidak layak pakai tersebut tersebar di berbagai kabupaten/kota, yaitu Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Tanjung Jabung Timur, Muaro Jambi, Batanghari, Sarolangun, Merangin, Bungo, Tebo, Kerinci, dan Kota Jambi.
Rapat Paripurna Istimewa DPRD tersebut dipimpin Ketua DPRD Provinsi Jambi Nasrun Hr Arbain. Hadir pada kesempatan itu mantan Gubernur Jambi periode 1979-1989 Masjchun Sofwan SH, Ny RM Nur Atmadibrata (istri mantan Gubernur Jambi RM Nur Atmadibrata), Muspida Provinsi Jambi, serta para bupati/wali kota dan tokoh-tokoh masyarakat.
Sisihkan dana
Pemda Provinsi Jambi, kata Gubernur, secara sungguh-sungguh memperhatikan sarana dan prasarana pendidikan dasar yang hancur itu. Di era otonomi daerah sekarang ini, pihak yang paling bertanggung jawab terhadap sarana dan prasarana pendidikan dasar adalah pemda kabupaten dan kota. Oleh karena itu, Pemda Provinsi Jambi sudah mengoordinasikan dan minta kepada para bupati dan wali kota agar secara sungguh-sungguh memperhatikan gedung SD yang tidak layak pakai di daerahnya.
Zulkifli mengharapkan pemda kabupaten agar menyisihkan sebagian dana untuk menyediakan, atau memperbaiki atau merehabilitasi sarana gedung yang rusak tersebut. Para bupati dipersilakan membangun kantor baru, gedung DPRD baru, kantor Bappeda baru, tetapi SD yang sudah hancur, rusak berat, dan sebagainya juga agar diperhatikan.
"Pemda Provinsi Jambi sudah berketetapan hati untuk secara sungguh-sungguh meningkatkan sumber daya manusia (SDM) daerah ini melalui pendidikan. Namun, kendalanya adalah sarana dan prasarana pendidikan, mulai dari SD, SLTP dan SMU, di mana seperti sekarang ini kondisinya parah," kata Zulkifli.
Zulkifli mengatakan, untuk mendongkrak SDM melalui peningkatan mutu pendidikan memang kendala utamanya terletak pada ketiadaan dana untuk memperbaiki dan menyediakan sarana dan prasarana pendidikan itu sendiri. "Tanpa peningkatan SDM, pada masa yang akan datang putra-putri asal Provinsi Jambi akan jadi penonton. Kita semua jelas tidak rela melihat anak-anak Jambi di era globalisasi nanti menjadi pesuruh, satpam, dan sebagainya karena mutu SDM-nya rendah," ujarnya.
"Kita ingin pada masa datang putra-putri daerah ini jadi pemimpin yang andal, tenaga profesional, jadi pemimpin yang berkiprah di berbagai bidang kehidupan. Salah satu program yang ditempuh untuk meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan di daerah ini adalah dengan mengadakan kelas unggulan di setiap sekolah," kata Gubernur menambahkan.
http://els.bappenas.go.id/upload/other/Memilukan.htm
Jumat, 22 Mei 2009
2008, Pemkot Tingkatkan Sarana Prasarana Sekolah
Oleh : uni
Pontianak,- Pemerintah Kota Pontianak akan meningkatkan proses belajar mengajar pada 2008 ini, untuk meningkatkan hasil Ujian Akhir Nasional (UAN). Demikian diungkapkan Walikota Pontianak, Dr H Buchary A Rahman di rumah jabatannya, kemarin pagi. “Untuk meningkatkan proses belajar mengajar ini, kita akan mengerahkan guru, murid dan para orangtua. Kita akan meningkatkan program orangtua untuk ikut secara aktif proses belajar siswa,” jelas Buchary.
Selama ini, banyak orangtua yang menyerahkan pendidikan anaknya hanya pada sekolah dan tidak ikut berpartisipasi dalam pendidikan tersebut. Sehingga kadang, banyak orangtua yang tidak mengetahui kekurangan dan kelebihan anak dalam dunia pendidikan Bahkan, ada orangtua yang tidak pernah datang ke sekolah hingga anaknya lulus. ”Nantinya, kita menginginkan ada sistem dimana orangtua ikut belajar. Diperlukan pendekatan baru. Diharapkan dengan sistem tersebut bisa mencapai hasil UAN maksimal,” kata Buchary.
Buchary mengaku setuju dengan peningkatan standar UAN saat ini. Namun, sekarang ini banyak orang yang menganggap dunia kiamat jika tidak lulus UAN. Padahal tidak lulus UAN merupakan kesuksesan yang tertunda.
Disamping itu, pemerintah Kota Pontianak juga akan meningkatkan standar pendidikan SMPN 3 Pontianak. Sekolah tersebut akan menjadi sekolah berstandar internasional. Begitu pula dengan SMAN 1 Pontianak, akan ditingkatkan fasilitasnya dan ditingkatkan standar pendidikannya. ”Pada 2008 ini, pemerintah Kota Pontianak akan berupaya meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan di Kota Pontianak. Diharapkan dengan peningkatan tersebut, bisa meningkatkan kualitas pendidikan. Minggu depan, saya akan ke Diknas untuk meminta bantuan dana peningkatan sarana pendidikan,” ujar Buchary.
Buchary juga mengharapkan para guru juga bisa meningkatkan kinerjanya pada 2008 ini. ”Jangan hanya meminta tunjangan saja. Namun, bisa disertai dengan peningkatan kinerja,” timpal Buchary. (uni)< Pemerintah Kota Pontianak akan meningkatkan proses belajar mengajar pada 2008 ini, untuk meningkatkan hasil Ujian Akhir Nasional (UAN). Demikian diungkapkan Walikota Pontianak, Dr H Buchary A Rahman di rumah jabatannya, kemarin pagi. “Untuk meningkatkan proses belajar mengajar ini, kita akan mengerahkan guru, murid dan para orangtua. Kita akan meningkatkan program orangtua untuk ikut secara aktif proses belajar siswa,” jelas Buchary.
Selama ini, banyak orangtua yang menyerahkan pendidikan anaknya hanya pada sekolah dan tidak ikut berpartisipasi dalam pendidikan tersebut. Sehingga kadang, banyak orangtua yang tidak mengetahui kekurangan dan kelebihan anak dalam dunia pendidikan Bahkan, ada orangtua yang tidak pernah datang ke sekolah hingga anaknya lulus. ”Nantinya, kita menginginkan ada sistem dimana orangtua ikut belajar. Diperlukan pendekatan baru. Diharapkan dengan sistem tersebut bisa mencapai hasil UAN maksimal,” kata Buchary.
Buchary mengaku setuju dengan peningkatan standar UAN saat ini. Namun, sekarang ini banyak orang yang menganggap dunia kiamat jika tidak lulus UAN. Padahal tidak lulus UAN merupakan kesuksesan yang tertunda.
Disamping itu, pemerintah Kota Pontianak juga akan meningkatkan standar pendidikan SMPN 3 Pontianak. Sekolah tersebut akan menjadi sekolah berstandar internasional. Begitu pula dengan SMAN 1 Pontianak, akan ditingkatkan fasilitasnya dan ditingkatkan standar pendidikannya. ”Pada 2008 ini, pemerintah Kota Pontianak akan berupaya meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan di Kota Pontianak. Diharapkan dengan peningkatan tersebut, bisa meningkatkan kualitas pendidikan. Minggu depan, saya akan ke Diknas untuk meminta bantuan dana peningkatan sarana pendidikan,” ujar Buchary.
Buchary juga mengharapkan para guru juga bisa meningkatkan kinerjanya pada 2008 ini. ”Jangan hanya meminta tunjangan saja. Namun, bisa disertai dengan peningkatan kinerja,” timpal Buchary.
http://arsip.pontianakpost.com/berita/index.asp?Berita=Metropolis&id=148765
Pontianak,- Pemerintah Kota Pontianak akan meningkatkan proses belajar mengajar pada 2008 ini, untuk meningkatkan hasil Ujian Akhir Nasional (UAN). Demikian diungkapkan Walikota Pontianak, Dr H Buchary A Rahman di rumah jabatannya, kemarin pagi. “Untuk meningkatkan proses belajar mengajar ini, kita akan mengerahkan guru, murid dan para orangtua. Kita akan meningkatkan program orangtua untuk ikut secara aktif proses belajar siswa,” jelas Buchary.
Selama ini, banyak orangtua yang menyerahkan pendidikan anaknya hanya pada sekolah dan tidak ikut berpartisipasi dalam pendidikan tersebut. Sehingga kadang, banyak orangtua yang tidak mengetahui kekurangan dan kelebihan anak dalam dunia pendidikan Bahkan, ada orangtua yang tidak pernah datang ke sekolah hingga anaknya lulus. ”Nantinya, kita menginginkan ada sistem dimana orangtua ikut belajar. Diperlukan pendekatan baru. Diharapkan dengan sistem tersebut bisa mencapai hasil UAN maksimal,” kata Buchary.
Buchary mengaku setuju dengan peningkatan standar UAN saat ini. Namun, sekarang ini banyak orang yang menganggap dunia kiamat jika tidak lulus UAN. Padahal tidak lulus UAN merupakan kesuksesan yang tertunda.
Disamping itu, pemerintah Kota Pontianak juga akan meningkatkan standar pendidikan SMPN 3 Pontianak. Sekolah tersebut akan menjadi sekolah berstandar internasional. Begitu pula dengan SMAN 1 Pontianak, akan ditingkatkan fasilitasnya dan ditingkatkan standar pendidikannya. ”Pada 2008 ini, pemerintah Kota Pontianak akan berupaya meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan di Kota Pontianak. Diharapkan dengan peningkatan tersebut, bisa meningkatkan kualitas pendidikan. Minggu depan, saya akan ke Diknas untuk meminta bantuan dana peningkatan sarana pendidikan,” ujar Buchary.
Buchary juga mengharapkan para guru juga bisa meningkatkan kinerjanya pada 2008 ini. ”Jangan hanya meminta tunjangan saja. Namun, bisa disertai dengan peningkatan kinerja,” timpal Buchary. (uni)< Pemerintah Kota Pontianak akan meningkatkan proses belajar mengajar pada 2008 ini, untuk meningkatkan hasil Ujian Akhir Nasional (UAN). Demikian diungkapkan Walikota Pontianak, Dr H Buchary A Rahman di rumah jabatannya, kemarin pagi. “Untuk meningkatkan proses belajar mengajar ini, kita akan mengerahkan guru, murid dan para orangtua. Kita akan meningkatkan program orangtua untuk ikut secara aktif proses belajar siswa,” jelas Buchary.
Selama ini, banyak orangtua yang menyerahkan pendidikan anaknya hanya pada sekolah dan tidak ikut berpartisipasi dalam pendidikan tersebut. Sehingga kadang, banyak orangtua yang tidak mengetahui kekurangan dan kelebihan anak dalam dunia pendidikan Bahkan, ada orangtua yang tidak pernah datang ke sekolah hingga anaknya lulus. ”Nantinya, kita menginginkan ada sistem dimana orangtua ikut belajar. Diperlukan pendekatan baru. Diharapkan dengan sistem tersebut bisa mencapai hasil UAN maksimal,” kata Buchary.
Buchary mengaku setuju dengan peningkatan standar UAN saat ini. Namun, sekarang ini banyak orang yang menganggap dunia kiamat jika tidak lulus UAN. Padahal tidak lulus UAN merupakan kesuksesan yang tertunda.
Disamping itu, pemerintah Kota Pontianak juga akan meningkatkan standar pendidikan SMPN 3 Pontianak. Sekolah tersebut akan menjadi sekolah berstandar internasional. Begitu pula dengan SMAN 1 Pontianak, akan ditingkatkan fasilitasnya dan ditingkatkan standar pendidikannya. ”Pada 2008 ini, pemerintah Kota Pontianak akan berupaya meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan di Kota Pontianak. Diharapkan dengan peningkatan tersebut, bisa meningkatkan kualitas pendidikan. Minggu depan, saya akan ke Diknas untuk meminta bantuan dana peningkatan sarana pendidikan,” ujar Buchary.
Buchary juga mengharapkan para guru juga bisa meningkatkan kinerjanya pada 2008 ini. ”Jangan hanya meminta tunjangan saja. Namun, bisa disertai dengan peningkatan kinerja,” timpal Buchary.
http://arsip.pontianakpost.com/berita/index.asp?Berita=Metropolis&id=148765
UN Harus Diikuti Peningkatan Sarana dan Prasarana Sekolah
Senin, 7 April 2008 | 15:44 WIB
Oleh : DIV
JAKARTA, SENIN - Ujian Nasional (UN) sebagai standar mutu pendidikan hendaknya diikuti dengan peningkatan sarana dan prasarana sekolah serta tenaga guru. Jika tidak standar mutu yang ditetapkan selalu minimalis. Demikian komentar Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Komarudin Hidayat terhadap UN saat ditemui dalam acara peluncuran Program Open, Distance and E-Learning untuk Transformasi Masyarakat Islam Melalui Pesantren di Hotel Nikko, Jakarta, Senin (7/4).
"Menurut saya jika penetapan standar tidak diikuti fasilitas sarana dan guru, maka implikasinya UN standarnya tidak naik-naik, selalu minimalis, selalu kalah bersaing dengan negara lain," kata Komarrudin.
Penyelenggaraan UN tanpa melengkapi sarana dan prasarana di seluruh wilayah Indonesia, lanjut Komarrudin juga merupakan ketidakadilan bagi mereka yang tidak memiliki fasilitas dan tenaga guru yang memadai. "Seperti sekolah-sekolah di daerah terpencil yang bangunannya tidak layak, gurunya cuma satu, sekolahnya bocor, kalau diperlakukan sama, yah kasihan," katanya.
Saat ditanya tentang pro kontra UN dijadikan sebagai syarat kelulusan, Komarrudin menjawab, "Karena (UN) sudah berjalan, kita ikuti saja, lalu disurvei plus-minusnya. Kalau saya belum bisa (memilih pro atau kontra) karena saya belum punya data-data yang akurat. Kita nggak bisa ngomong pernyataan politik tanpa ada data yang akurat, kalau selama ini kecenderungan orang kan hanya opini."
Sementara itu, Menteri Pendidikan Nasional Bambang Sudibyo mengatakan saat ini tidak ada keresahan dalam masyarakat mengenai UN, semua pihak mendukung. "Tidak ada keresahan, yang ada kesigapan. Saya baca dimana-mana, baik koran pusat dan daerah, pemerintah daerah maupun orang tua supaya memberikan dukungan yang resahkan cuma wartawan," ujarnya.
sumber : www.kompas.com
Oleh : DIV
JAKARTA, SENIN - Ujian Nasional (UN) sebagai standar mutu pendidikan hendaknya diikuti dengan peningkatan sarana dan prasarana sekolah serta tenaga guru. Jika tidak standar mutu yang ditetapkan selalu minimalis. Demikian komentar Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Komarudin Hidayat terhadap UN saat ditemui dalam acara peluncuran Program Open, Distance and E-Learning untuk Transformasi Masyarakat Islam Melalui Pesantren di Hotel Nikko, Jakarta, Senin (7/4).
"Menurut saya jika penetapan standar tidak diikuti fasilitas sarana dan guru, maka implikasinya UN standarnya tidak naik-naik, selalu minimalis, selalu kalah bersaing dengan negara lain," kata Komarrudin.
Penyelenggaraan UN tanpa melengkapi sarana dan prasarana di seluruh wilayah Indonesia, lanjut Komarrudin juga merupakan ketidakadilan bagi mereka yang tidak memiliki fasilitas dan tenaga guru yang memadai. "Seperti sekolah-sekolah di daerah terpencil yang bangunannya tidak layak, gurunya cuma satu, sekolahnya bocor, kalau diperlakukan sama, yah kasihan," katanya.
Saat ditanya tentang pro kontra UN dijadikan sebagai syarat kelulusan, Komarrudin menjawab, "Karena (UN) sudah berjalan, kita ikuti saja, lalu disurvei plus-minusnya. Kalau saya belum bisa (memilih pro atau kontra) karena saya belum punya data-data yang akurat. Kita nggak bisa ngomong pernyataan politik tanpa ada data yang akurat, kalau selama ini kecenderungan orang kan hanya opini."
Sementara itu, Menteri Pendidikan Nasional Bambang Sudibyo mengatakan saat ini tidak ada keresahan dalam masyarakat mengenai UN, semua pihak mendukung. "Tidak ada keresahan, yang ada kesigapan. Saya baca dimana-mana, baik koran pusat dan daerah, pemerintah daerah maupun orang tua supaya memberikan dukungan yang resahkan cuma wartawan," ujarnya.
sumber : www.kompas.com
2008 Fokuskan Rehab dan Pembangunan Sarana Prasarana Sekolah
Oleh : Harian Pelita
Bogor, Pelita
Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor akan mengusulkan rehabilitasi 214 gedung Sekolah Dasar Negeri (SDN) yang tersebar di 40 kecamatan di Kabupaten Bogor pada 2008.
Selain rehab, Disdik juga mengusulkan pembangunan ruang kelas baru (RKB) untuk 61 sekolah, relokasi empat sekolah, pembangunan enam Unit Gedung Baru (UGB), dan revitalisasi satu sekolah.
Selain sekolah dasar, pada anggaran tahun 2008 mendatang Disdik juga mengusulkan rehabilitasi 14 SMPN, penambahan ruang kelas baru untuk 12 SMPN, pembangunan tiga USB SMPN, revitalisasi lanjutan SMPN 1 Ciawi, dan pengadaan lahan untuk lima SMPN.
Sementara untuk SMA, akan diusulkan pengadaan lahan untuk lima SMAN, perluasan SMKN Cariu, penambahan ruang kelas baru untuk sembilan SMAN, pembangunan tujuh USB SMAN, dan pembangunan UGB empat SMAN.
Usulan perbaikan atau rehabilitasi 214 gedung sekolah dasar itu akan kita sampaikan kepada Bappeda untuk kemudian dibahas dalam rapat panitia anggaran eksekutif dan legislatif untuk disetujui. Rehabilitasi 214 gedung sekolah dasar itu terbagi dua yaitu rehabilitasi ringan 81 sekolah dan rehabilitasi berat/sedang sebanyak 133 sekolah, kata Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor, Drs Adang Suptandar, Ak MM.
Besaran anggaran
Sementara itu Humas Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor, Rony Kusmaya menjelaskan, ajuan Disdik tahun 2008 untuk memperbaiki sarana dan prasarana sekolah dasar dibutuhkan anggaran sekitar Rp69.194.884.000.
Perinciannya, rehababilitasi 214 gedung SD senilai Rp49.923.597.600 dan pembangunan RKB, UGB, revitalisasi serta relokasi mencapai Rp19.271.286.400. Untuk rehab ringan diperkirakan satu sekolah membutuhkan dana antara Rp150 juta sampai Rp200 juta. Sedangkan rehab ringan/berat membutuhkan dana Rp200 juta sampai Rp300 juta. Kalau pembangunan RKB dan UGB satu sekolah membutuhkan dana sekitar Rp400 juta, katanya.
Berdasarkan rekapitulasi pembangunan fisik Dinas Pendidikan, kata Rony, pada tahun 2005 sampai 2007 tercatat 3.200 ruang kelas sekolah dasar yang rusak. Sedangkan yang sudah dilaksanakan pada tahun 2006 dan 2007 tercatat 1.297 ruang kelas. Dalam merehab sekolah pada kedua tahun tersebut sumber dana berasal dari pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten.
Jadi, masih ada 1.903 ruang kelas sekolah dasar yang rusak. Bila usulan 214 SD disetujui akan mengurangi jumlah ruang kelas yang rusak. Usulan rehab juga awalnya masukan dari tingkat bawah melalui Musrenbang kecamatan. Meskipun kita ketahui bahwa anggaran Disdik untuk tahun 2008 ini mengalami defisit hampir Rp350 miliar, dan Disdik sedang memangkas beberapa kegiatan untuk mengurangi defisit tersebut, katanya.
Bagaimana bila usulan tersebut tidak semua dikabulkan? Menurut Rony, Disdik akan mengambil langkah lain bila usulan rehabilitasi 214 sekolah tidak dikabulkan semua. Yaitu, akan mengusulkan kembali sekolah yang tidak mendapat dana dari APBD Kabupaten Bogor tahun 2008 melalui anggaran role sharing atau Dana Alokasi Khusus (DAK). Kita berharap penuntasan wajib belajar sembilan tahun terutama dari kualitas sarana dan prasarana sekolah bisa teratasi, ujarnya. (don/ck-58)
http://www.hupelita.com/baca.php?id=39418
Bogor, Pelita
Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor akan mengusulkan rehabilitasi 214 gedung Sekolah Dasar Negeri (SDN) yang tersebar di 40 kecamatan di Kabupaten Bogor pada 2008.
Selain rehab, Disdik juga mengusulkan pembangunan ruang kelas baru (RKB) untuk 61 sekolah, relokasi empat sekolah, pembangunan enam Unit Gedung Baru (UGB), dan revitalisasi satu sekolah.
Selain sekolah dasar, pada anggaran tahun 2008 mendatang Disdik juga mengusulkan rehabilitasi 14 SMPN, penambahan ruang kelas baru untuk 12 SMPN, pembangunan tiga USB SMPN, revitalisasi lanjutan SMPN 1 Ciawi, dan pengadaan lahan untuk lima SMPN.
Sementara untuk SMA, akan diusulkan pengadaan lahan untuk lima SMAN, perluasan SMKN Cariu, penambahan ruang kelas baru untuk sembilan SMAN, pembangunan tujuh USB SMAN, dan pembangunan UGB empat SMAN.
Usulan perbaikan atau rehabilitasi 214 gedung sekolah dasar itu akan kita sampaikan kepada Bappeda untuk kemudian dibahas dalam rapat panitia anggaran eksekutif dan legislatif untuk disetujui. Rehabilitasi 214 gedung sekolah dasar itu terbagi dua yaitu rehabilitasi ringan 81 sekolah dan rehabilitasi berat/sedang sebanyak 133 sekolah, kata Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor, Drs Adang Suptandar, Ak MM.
Besaran anggaran
Sementara itu Humas Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor, Rony Kusmaya menjelaskan, ajuan Disdik tahun 2008 untuk memperbaiki sarana dan prasarana sekolah dasar dibutuhkan anggaran sekitar Rp69.194.884.000.
Perinciannya, rehababilitasi 214 gedung SD senilai Rp49.923.597.600 dan pembangunan RKB, UGB, revitalisasi serta relokasi mencapai Rp19.271.286.400. Untuk rehab ringan diperkirakan satu sekolah membutuhkan dana antara Rp150 juta sampai Rp200 juta. Sedangkan rehab ringan/berat membutuhkan dana Rp200 juta sampai Rp300 juta. Kalau pembangunan RKB dan UGB satu sekolah membutuhkan dana sekitar Rp400 juta, katanya.
Berdasarkan rekapitulasi pembangunan fisik Dinas Pendidikan, kata Rony, pada tahun 2005 sampai 2007 tercatat 3.200 ruang kelas sekolah dasar yang rusak. Sedangkan yang sudah dilaksanakan pada tahun 2006 dan 2007 tercatat 1.297 ruang kelas. Dalam merehab sekolah pada kedua tahun tersebut sumber dana berasal dari pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten.
Jadi, masih ada 1.903 ruang kelas sekolah dasar yang rusak. Bila usulan 214 SD disetujui akan mengurangi jumlah ruang kelas yang rusak. Usulan rehab juga awalnya masukan dari tingkat bawah melalui Musrenbang kecamatan. Meskipun kita ketahui bahwa anggaran Disdik untuk tahun 2008 ini mengalami defisit hampir Rp350 miliar, dan Disdik sedang memangkas beberapa kegiatan untuk mengurangi defisit tersebut, katanya.
Bagaimana bila usulan tersebut tidak semua dikabulkan? Menurut Rony, Disdik akan mengambil langkah lain bila usulan rehabilitasi 214 sekolah tidak dikabulkan semua. Yaitu, akan mengusulkan kembali sekolah yang tidak mendapat dana dari APBD Kabupaten Bogor tahun 2008 melalui anggaran role sharing atau Dana Alokasi Khusus (DAK). Kita berharap penuntasan wajib belajar sembilan tahun terutama dari kualitas sarana dan prasarana sekolah bisa teratasi, ujarnya. (don/ck-58)
http://www.hupelita.com/baca.php?id=39418
Rabu, 11 Maret 2009
Sarana Sekolah Untuk Meningkatkan Kualitas Pendidikan [Agama dan Pendidikan]
Jakarta, Pelita
Sarana dan prasarana sekolah turut andil di dalam meningkatkan mutu pendidikan di sebuah sekolah. Namun pada kenyataannya masih banyak sekolah yang tidak memiliki sarana dan prasarana yang lengkap.
Seperti masih adanya sekolah yang tidak miliki laboratorium. Padahal laboratorium adalah salah satu sarana prasarana yang cukup penting untuk meningkatkan kualitas pendidikan terutama setingkat SMA.
Kualitas pendidikan tidak sekedar bergantung pada guru, tetapi juga sarana dan prasarana pendidikan yang memadai utamanya laboratoium dimana siswa bisa berpraktik, ujar Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Sarana Pendidikan Indonesia (APSPI) Iskandar Zulkarnain di Jakarta, Rabu (22/8).
Lebih lanjut Iskandar Zulkarnain banyaknya sekolah yang tidak memiliki sarana yang lengkap dikarenakan banyak faktor, diantaranya mahalnya alat sarana dan prasarana. Terlebih untuk harga peralatan laboratorium merupakan faktor yang paling banyak dikeluhkan pihak sekolah.
Apalagi kalau SMA itu milik swasta, boleh dikatakan sangat jarang yang memiliki laboratorium. Kalaupun ada sifatnya hanya seadanya atau asal ada saja. Padahal peralatan laboratorium sudah menjadi suatu keharusan bagi siswa SMA untuk memperdalam ilmunya.
Karena itu APSPI lanjut Iskandar akan mengambil peran aktif untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia melalui penyediaan alat peraga pendidikan ini. APSPI beranggotakan pengusaha sarana pendidikan yang meliputi pengusaha alat peraga pendidikan, multimedia pendidikan serta pengusaha laboratorium bahasa dan komputer.
Dalam kegiatannya nanti, APSPI berusaha menjembatani antara kepentingan sekolah, pemerintah dan pengusaha alat pendidikan.Jadi peralatan apa yang dibutuhkan sekolah, kami akan coba bantu untuk memenuhinya,kata Iskandar.
Sedangkan tujuan dari APSPI itu sendiri yaitu mewujudkan cita-cita bangsa dan negara secara aktif dalam nasional guna mencapai masyarakat yang adil dan makmur berlandaskan Undang-undang Dasar 1945.
Kemudian menghimpun, membina dan mengembangkan para anggotanya untuk dapat lebih berperan serta di dalam meningkatkan pembangunan perekonomian sosial. Selain itu melindungi kepentingan anggota dan mencegah timbulnya persaingan usaha yang tidak sehat dalam dunia usaha sarana pendidikan. (mth)
Sarana dan prasarana sekolah turut andil di dalam meningkatkan mutu pendidikan di sebuah sekolah. Namun pada kenyataannya masih banyak sekolah yang tidak memiliki sarana dan prasarana yang lengkap.
Seperti masih adanya sekolah yang tidak miliki laboratorium. Padahal laboratorium adalah salah satu sarana prasarana yang cukup penting untuk meningkatkan kualitas pendidikan terutama setingkat SMA.
Kualitas pendidikan tidak sekedar bergantung pada guru, tetapi juga sarana dan prasarana pendidikan yang memadai utamanya laboratoium dimana siswa bisa berpraktik, ujar Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Sarana Pendidikan Indonesia (APSPI) Iskandar Zulkarnain di Jakarta, Rabu (22/8).
Lebih lanjut Iskandar Zulkarnain banyaknya sekolah yang tidak memiliki sarana yang lengkap dikarenakan banyak faktor, diantaranya mahalnya alat sarana dan prasarana. Terlebih untuk harga peralatan laboratorium merupakan faktor yang paling banyak dikeluhkan pihak sekolah.
Apalagi kalau SMA itu milik swasta, boleh dikatakan sangat jarang yang memiliki laboratorium. Kalaupun ada sifatnya hanya seadanya atau asal ada saja. Padahal peralatan laboratorium sudah menjadi suatu keharusan bagi siswa SMA untuk memperdalam ilmunya.
Karena itu APSPI lanjut Iskandar akan mengambil peran aktif untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia melalui penyediaan alat peraga pendidikan ini. APSPI beranggotakan pengusaha sarana pendidikan yang meliputi pengusaha alat peraga pendidikan, multimedia pendidikan serta pengusaha laboratorium bahasa dan komputer.
Dalam kegiatannya nanti, APSPI berusaha menjembatani antara kepentingan sekolah, pemerintah dan pengusaha alat pendidikan.Jadi peralatan apa yang dibutuhkan sekolah, kami akan coba bantu untuk memenuhinya,kata Iskandar.
Sedangkan tujuan dari APSPI itu sendiri yaitu mewujudkan cita-cita bangsa dan negara secara aktif dalam nasional guna mencapai masyarakat yang adil dan makmur berlandaskan Undang-undang Dasar 1945.
Kemudian menghimpun, membina dan mengembangkan para anggotanya untuk dapat lebih berperan serta di dalam meningkatkan pembangunan perekonomian sosial. Selain itu melindungi kepentingan anggota dan mencegah timbulnya persaingan usaha yang tidak sehat dalam dunia usaha sarana pendidikan. (mth)
Senin, 09 Maret 2009
PERAN PERPUSTAKAAN SEKOLAH
Oleh SMP Negeri 7 Padang
Selasa, 13 Januari 2009
Perpustakaan sebagai lembaga penyedia ilmu pengetahuan dan informasi mempunyai peranan yang signifikan terhadap lembaga induk serta masyarakat penggunanya. Demikian halnya di dalam lingkungan pendidikan seperti sekolah. Perpustakaan sekolah merupakan pusat sumber ilmu pengetahuan dan informasi yangberada di sekolah, baik tingkat dasar sampai dengan tingkat menengah.
Perpustakaan sekolah harus dapat memainkan peran, khususnya dalam membantu siswa untuk mencapai tujuan pendidikan di sekolah. Untuk tujuan tersebut, perpustakaan sekolah perlu merealisasikan misi dan kebijakannya dalam memajukan masyarakat sekolah dengan mempersiapkan tenaga pustakawan yang memadai, koleksi yang berkualitas serta serangkaian aktifitas layanan yang mendukung suasana pembelajaran yang menarik.
Dengan memaksimalkan perannnya, diharapkan perpustakaan sekolah bisa mencetak siswa untuk senantiasa terbiasa dengan aktifitas membaca, memahami pelajaran, mengerti maksud dari sebuah informasi dan ilmu pengetahuan, serta menghasilkan karya bermutu. Sehingga pada akhirnya prestasi pun relatif mudah untuk diraih.
Dalam membantu siswa untuk menghasilkan karya yang bermutu, perpustakaan tidak bisa bekerja sendiri. Dukungan sekolah, terutama melalui kebijakan pimpinan (kepala sekolah), akan memperlancar tugas/kebijakan yang akan dijalankan oleh pengelola perpustakaan sekolah.
Tugas perpustakaan dalam memajukan masyarakat sekolah melalui ilmu pengetahuan dan informasi harus diwujudkan secara efektif dan efisien. Masyarakat sekolah yang menjadi sasaran perpustakaan, mulai dari pihak manajemen sekolah, guru, siswa, pihak orang tua, dan segenap warga sekolah yang lain harus menjadi pintar dengan adanya perpustakaan sekolah. Khususnya siswa, yang menjadi obyek dari pada pembelajaran dan pengajaran, harus dikenalkan betapa pentingnya manfaat dari perpustakaan sekolah. Masyarakat sekolah yang sadar dengan kehadiran perpustakaan akan mewujudkan masyarakat yang gemar membaca/reading society. Begitu ironis ketika kita mengamati hasil dari sebuah penelitian yang menunjukkan dari 50 sekolah yang diteliti, ternyata 8 sekolah diantaranya tidak mempunyai perpustakaan. Bagaimana siswa dapat menghasilkan karya dan mengukir prestasi jika di sekolahnya tidak tersedia perpustakaan?
Memang, proses belajar siswa tidak hanya dilakukan di sekolah. Istilah long life education harus tertanam betul dan diaplikasikan dalam kehidupan siswa sehari-hari. Terutama menanamkan akhlak/nilai-nilai yang baik pada siswa. Perpustakaan dapat mengajarkannya tentang rasa tanggungjawab dalam meminjam dan menjaga koleksi dari kerusakan/hilang, membiasakan aktifitas membaca dalam mengisi jam istirahat, serta kebiasaan baik lain yang tercermin dalam tata tertib maupun peraturan perpustakaan. Pihak sekolah berkewajiban mem-backup peraturan yang dikeluarkan oleh perpustakaan. Diharapkan dengan penanaman akhlak/nilai-nilai yang baik ini, siswa dapat lebih bertanggungjawab dalam kehidupan sosialnya, menjadi taat pada orang tua dan bapak ibu guru, serta menjadi warga masyarakat yang bermanfaat bagi lingkungan sekitarnya. Bukankah hal tersebut juga merupakan prestasi bagi siswa?
Karya yang bermutu dan prestasi hanya bisa diraih dengan adanya kemauan dan kebiasaan siswa untuk terus belajar, lewat membaca di perpustakaan sekolah. Kegemaran membaca yang sudah terbudaya di kalangan siswa, harus diimbangi perpustakaan sekolah dengan menyediakan koleksi yang bermutu dan bervariasi. Bukankah untuk menyediakan koleksi tersebut dibutuhkan anggaran dari pihak sekolah yang tidak sedikit? Bukankah idealnya 5 % anggaran sekolah diserahkan untuk pengembangan perpustakaan?
Setiap mata pelajaran yang diajarkan di sekolah/digariskan dalam kurikulum harus di backup dengan baik oleh perpustakaan. Siswa yang menerima pelajaran di kelas, harus terus dimotivasi untuk terus belajar mengembangkan ilmunya melalui proses membaca di perpustakaan. Misalnya dengan memberi tugas membaca di perpustakaan, menceritakan kembali serta membuat laporan. Dengan menyediakan fasilitas belajar yang menyenangkan, dan kedekatan pustakawan dengan siswa akan membantu proses kenyamanan belajar di perpustakaan. Hasilnya siswa diharapkan bisa menguasai sekaligus mengembangkan mata pelajaran yang diterimanya di kelas. Pihak manajemen sekolah perlu mendukung kebijakan untuk cinta kepada perpustakaan sekolah. Misalnya saja memberi hadiah kepada siswa yang sering membaca di perpustakaan, serta menghimbau kepada guru untuk memotivasi siswa dalam melengkapi informasi dan pengetahuannya demi menunjang proses pendidikan serta daya serap terhadap mata pelajaran. Siswa yang sudah mempunyai motivasi tinggi untuk belajar, tinggal menunggu waktu saja agar dapat berkarya dan berprestasi.
Untuk mencapai tujuannya, perpustakaan sekolah perlu dikelola oleh pustakawan dengan tanggungjawab dan dedikasi yang tinggi terhadap layanan. Pustakawan sekolah harus mempunyai jiwa sabar, serta dituntut untuk memahami apa arti pendidikan sesungguhnya.
Perilaku pustakawan sekolah yang bengis, kurang ramah, serta sifat-sifat negative lain perlu dikikis habis. Sehingga siswa dapat lebih dekat dengan pustakawannya, yang merupakan penasihat siswa dalam belajar, serta mencari informasi dan ilmu pengetahuan.
Pustakawan sekolah juga harus bersifat proaktif dan suka menolong. Siswa yang kurang paham bagaimana cara mengakses sebuah koleksi, misalnya saja cara menelusur buku matematika tulisan Djoko Moesono. Pustakawan sekolah harus telaten dalam mengajarkan penelusurannya. Jika siswa mengetahui lewat judulnya, bisa langsung mengetik/mencari lewat judulnya. Atau kalau siswa lebih tahu siapa pengarang buku matematika tersebut, maka bisa dengan mengetik/mencari djoko moesono. Sehingga siswa lebih suka dan terbiasa dengan belajar, karena literatur yang mereka butuhkan untuk menunjang pelajaran, relatif mudah untuk diketemukan.
Siswa yang dekat dengan pustakawannya, akan mahir dalam mencari dan menggunakan informasi dan ilmu pengetahuan yang dibutuhkan dalam proses penyerapan dan penalaran pelajaran mereka. Siswa yang mudah menyerap pelajaran yang diberikan oleh guru, merekalah yang mudah pula untuk mengukir prestasi.
Selain membantu siswa dalam mengakses koleksi, pustakawan sekolah harus menyediakan informasi plus dan memberi solusi atas kesulitan siswa dalam belajar. Informasi tambahan yang dibutuhkan siswa, baik itu ilmu pengetahuan dan teknologi baru, atau pun informasi lain seperti lomba karya ilmiah remaja. Informasi yang gress serta teknologi baru akan menarik siswa untuk berduyun-duyun memanfaatkan perpustakaan sebagi pusat sumber informasi dan ilmu pengetahuan. Dengan informasi dan teknologi terbaru itulah, siswa bisa lebih bisa berkiprah dalam meraih prestasi.
Tidak hanya menyediakan informasi paling gress saja, pustakawan juga harus menyiapkan ruang belajar, ruang diskusi, serta ruang untuk penelitian. Dengan adanya diskusi atau pun penelitian yang dilakukan siswa, berarti ada sinkronisasi antara kegiatan belajar di kelas dengan kegiatan nyata di lingkungan masyarakat sekitar. Atau siswa juga bisa mengembangkan bakat dan minatnya. Situasi bahwa belajar di perpustakaan sekolah dengan meja yang berdebu, terbatasnya meja untuk membaca, dan fasilitas yang sangat minim lainnya, harus diubah. Tidak harus perabot yang mahalmahal, cukup sederhana saja. Pustakawan sekolah dan semua pengguna wajibmemelihara dan membersihkan equipment yang ada. Sehingga tidak ada lagi kesulitan dalam belajar dan mengembangkan pelajaran. Siswa dapat belajar dengan nyaman, dan terus dapat berkarya.
Demi ketertiban dan kenyamanan belajar di perpustakaan, pustakawan sekolah harus pandai-pandai membuat jadual tentang pemakaian ruang diskusi, ruang penelitian, sehingga tidak terjadi benturan antara kelas yang satu dengan kelas yang lain. Jadual tersebut dapat diberitahukan kepada guru kelas atau pun guru bidang studi yang bersangkutan. Dengan pengaturan jadual yang tertib, siswa dapat diajarkan bagaimana mengatur waktu belajarnya dengan baik. Demikain pula saat siswa berada di rumah, kebiasaan untuk bisa mengatur waktu belajar, akan membantu siswa, baik dalam penguasaan pelajaran maupun dalam mengembangkan ilmunya di masyarakat.
Selain fasilitas yang cukup memadai dan waktu yang terjadual dengan baik, pustakawan harus bisa mewujudkan suasana belajar yang menarik bagi siswa. Pustakawan harus mengetahui dan sekaligus memahai teori pendidikan dan kaidah pembelajaran. Inovasi dalam memberikan layanan untuk menciptakan suasana belajar yang menyenangkan harus terus dikembangkan. Sikap acuh tak acuh terhadap siswa, terutama siswa yang membutuhkan bimbingan di perpustakaan harus dibuang jauh-jauh. Komunikasi positif, baik di kalangan anak-anak (siswa sekolah dasar) maupun remaja (siswa sekolah menengah) harus terus dibangun.
Pustakawan sekolah harus ‘dekat’ dengan masyarakat penggunanya, khususnya siswa. Bagaimana pustakawan sekolah bisa dipercaya sebagai tempat ‘curhat’, baik dalam kesulitan belajar atau pun dalam menambah informasi tentang sumber pengetahuan yang belum diajarkan di kelas. Diharapkan segala permasalahan yang terjadi dalam proses belajar mengajar selama di kelas atau di luar kelas, bisa ditemukan jawabannya. Sehingga siswa merasa nyaman, segala problematikanya dapat dicarikan solusi oleh pustakawan sekolah. Bukankan hal tersebut bisa menjadi motivasi siswa dalam berprestasi ?
Di negara tetangga kita, Malaysia, pustakawan lebih besar perannya dalam ikut melaksanakan penelitian yang dilakukan siswa. Selain menyediakan sumber informasi, pustakawan sekolah juga membantu siswa dalam pembuatan laporan penelitian. Tidak hanya itu, ternyata pustakawan di sana juga bertugas untuk membantu bimbingan siswa dalam mengerjakan tugas rumah maupun tugas di sekolah, jika siswa kurang paham terhadap mata pelajaran yang diajarkan di kelas. Kalau hal di atas bisa diterapkan di negara kita, bisa-bisa tiap hari perpustakaan sekolah akan penuh sesak oleh siswa, baik yang ingin membaca, mencari informasi, atau pun melakukan bimbingan belajar. Dalam suasana belajar yang dengan kondusif, semua pihak akan dapat menghasilkan karya yang maksimal serta prestasi yang dapat membanggakan sekolah.
Pustakawan sekolah merupakan jaminan tercapainya tujuan pendidikan. Karena lewat bimbingannya, masyarakat sekolah, khususnya siswa akan melek informasi, menjadi terbiasa dengan aktifitas membaca, lebih cerdas, dapat menghasilkan karya yang baik, serta memudahkan siswa dalam meraih prestasi, baik di sekolah maupun di lingkungan masyarakat.
Pustakawan sekolah harus mahir dalam mengolah dan menata koleksi perpustakaan dengan baik. Sehingga saat koleksi dibutuhkan pengguna, sudah siap tersaji di rak sesuai kode buku/call number. Karena sebagian besar koleksi perpustakaan sekolah berupa buku penunjang kurikulum, maka mutu dari buku-buku itu harus diperhatikan. Karena buku merupakan jendela ilmu pengetahuan yang bisa membuka cakrawala, mampu mengembangkan daya kreatifitas dan imajinasi karena membuat otak lebih aktif mengasosiasikan simbol dengan makna.
Dengan terbiasa membaca buku, siswa akan terasah otak dan pola fikirnya. Membaca harus dijadikan aktifitas siswa sehari-hari. Buku harus dicintai dan bila perlu dijadikan sebagai kebutuhan pokok siswa dalam membantu tercapainya tujuan pendidikan di sekolah. Jika ada kelebihan uang saku, daripada membeli mainan atau jajanan di sekolah, lebih baik membeli buku. Contoh lain dengan membentuk suatu kelompok baca, membeli secara patungan. Buku tersebut bisa dimanfaatkan secara bersama, atau pun bisa didokumentasikan ke perpustakaan sekolah.
Idealnya, setiap perpustakaan sekolah mampu menyediakan minimal 2.500 judul buku. Judul sebesar itu tidak termasuk koleksi lama yang telah dipunyai, akan tetapi koleksi uptodate yang sangat dibutuhkan masyarakat sekolah. Memang terasa cukup berat. Dengan anggaran yang terbatas, perpustakaan sekolah harus menyediakan koleksi uptodate yang sedemikian besar jumlahnya.
Untuk tujuan baik, kita semua harus berusaha bukan? Memang kalau ditanggung sendiri oleh perpustakaan akan terasa berat dan imposible. Bukankah banyak alternative cara pengadaan koleksi untuk mencapai jumlah ideal di atas?? Contoh. Sekolah A dengan keterbatasan dana hanya mampu membeli 1.000 judul buku yang uptodate.1.500 judul yang belum terpenuhi bisa disiasati dengan bekerjasama dengan perpustakaan sekolah B. Untuk jangka waktu 1 bulan koleksi yang ditukar dengan sekolah B sejumlah 500. Dengan perjanjian yang ditetapkan bersama, sekolah A akan mendapat pinjaman sejumlah buku yang sama. Setelah kerjasama selesai, bisa dilanjutkan dengan sekolah C. Begitu seterusnya. Sehingga siswa merasa koleksi yang dibaca di perpustakaan selalu ada yang baru, bacaan mereka terus berganti-ganti. Dengan cara itu, jumlah koleksi perpustakaan bisa melampaui target minimal 2.500 judul buku, walau tidak harus dipunyai sendiri. Dengan bacaan uptodate yang terus berganti, siswa menjadi kaya akan wawasan, ilmu pengetahuan, informasi, tidak gaptek serta menjadi siswa pintar yang mempunyai segudang prestasi.
Kita juga dapat menggunakan pedoman yang dibuat oleh IFLA/UNESCO dalam menyediakan koleksi yang bermutu dan variatif, yaitu rumusan yang menyatakan bahwa setiap siswa mendapatkan jatah 10 judul buku. Angka ini lebih kecil dibandingkan dengan kondisi perpustakaan sekolah yang ada di negara maju seperti Amerika. Di sana, untuk setiap siswa, perpustakaan sekolah mampu menyediakan 40 judul buku.
Akan tetapi, sekali lagi hal itu bisa disiasati. Misalnya saja dengan mendirikan kelompok baca yang terdiri dari 10 siswa. Tiap-tiap siswa membawa 1 buku, sehingga total per kelompok baca berjumlah 10 judul buku yang berbeda. Untuk setiap kelompok baca dijadualkan bisa menyelesaikan seluruh bacaannya dalam waktu 1 minggu. Setelah itu, bisa menceritakan kembali bacaan yang dibacanya, meringkas, atau pun membuat laporannya. Baru kemudian diadakan tukar-menukar bacaan diantara semua kelompok baca yang terbentuk disekolah. Apabila jadual tukar-menukar tersebut sudah terpenuhi, maka dilakukan periode baru, sehingga buku yang beredar di masing-masing kelompok baca akan mengalami peremajaan/pergantian koleksi yang baru. Sehingga siswa akan menjadi terbiasa dengan membaca, memahami setiap bacaan, kaya akan wawasan dan ilmu pengetahuan, yang menjadi prasyarat agar siswa bisa berprestasi.
Untuk menambah koleksi yang bermutu dan variatif, perpustakaan sekolah juga bisa menempuh langkah sebagai berikut. Setiap siswa yang lulus sekolah, diwajibkan untuk menyumbangkan 1 buku untuk dijadikan koleksi perpustakaan. Akan tetapi langkah ini perlu disosialisasikan kepada seluruh siswa, guru, manajemen sekolah, bahkan wali siswa, agar tidak terjadi salah pengertian di kemudian hari. Dengan koleksi yang bermutu dan variatif, diharapkan akan menumbuhkan kegemaran membaca serta dapat meningkatkan kemampuan berbahasa siswa.
Koleksi yang memadai merupakan jaminan tercapainya tujuan pendidikan, khususnya di sekolah. Formasi untuk koleksi di perpustakaan sekolah seyogyanya berisi 60 % mewakili buku non fiksi penunjang kurikulum, sedangkan 40 % berupa novel, majalah, CD, game, video, dsb. Tidak baik jika sebuah perpustakaan sekolah mengisi sebagian besar koleksinya dengan buku non fiksi saja/buku pelajaran semua. Karena siswa juga membutuhkan bacaan sebagai hiburan/refreshing seusai mereka berkutat dengan pelajaran di kelas. Pun demikian, sangat tidak baik juga apabila koleksi perpustakaan diisi dengan banyak buku-buku fiksi. Bukankah perpustakaan tidak sama dengan persewaan komik di pinggir-pinggir jalan?? Yang bisa melalaikan siswa dari tujuan utamanya untuk belajar di sekolah ??
Sesekali perpustakaan sekolah, harus mencoba untuk mengadakan penelitian ‘kecil-kecilan’ untuk lebih meningkatkan layanan kepada masyarakat sekolah. Misalnya saja bekerjasama dengan guru dalam menyebarkan angket kepada siswa, mengenai jenis-jenis bacaan yang disukai siswa. Hasil daripada angket tersebut bisa menjadikan masukan perpustakaan sekolah khususnya, maupun pihak manajemen dan guru. Memahami akan kebutuhan bacaan siswa, akan memotivasi siswa untuk cinta kepada membaca, cinta terhadap bacaan, sebagai penghargaan/penghormatan terhadap sebuah karya, sekaligus mendorong mereka untuk menghasilkan karya yang bermutu dan prestasi.
Selain buku, minat membaca siswa perlu difasilitasi misalnya dengan membuat majalah dinding untuk science, atau pun karya sastra yang lainnya. Siswa bisa menggunting informasi yang bermanfaat dari koran/majalah di rumah, untuk dibawa ke perpustakaan sekolah. Kemudian untuk setiap hasil guntingan tersebut dikelompokkan menurut topiknya, untuk kemudian ditempel dan dipajang sebagai hasil karya dari siswa. Dalam kurun waktu tertentu, majalah dinding di perpustakaan sekolah ini harus terus di-update. Hal ini akan memotivasi siswa, selain untuk gemar membaca, juga gemar berkarya. Lewat karya di dinding ini pula, akan terjadi penyebaran informasi yang bermnfaat bagi siswa-siswa lain yang membaca. Sehingga makin banyak siswa yang pandai, cerdas dan semakin mudah pula mereka untuk berprestasi.
Agar tidak gaptek serta tidak ketinggalan informasi, koleksi perpustakaan juga perlu ditambah dengan akses internet, bisa berupa jurnal pendidikan atau pun informasi terkini lainnya. Pendidikan penelusuran informasi/browsing di internet harus diajarkan sejak pertama kali siswa masuk di sekolah, karena akan besar manfaatnya untuk membantu proses pendidikan yang berlangsung. Setelah itu perlu dilakukan pembinaan terprogram dan monitoring terhadap aktifitas siswa dalam ber-internet. Hanya informasi yang benar-benar bermanfaat saja yang bisa dijadikan sumber ilmu pengetahuan dan pelajaran siswa dalam kelas. Dengan internet, waktu pencarian terhadap sebuah informasi relatif lebih cepat. Dan informasi dari internet akan lebih uptodate. Apa pun masalah yang ditemui siswa, pasti ada solusinya di internet. Siswa juga dapat mengembangkan pelajarannya dengan dibantu sumber dari internet. Dengan internet siswa akan menjadi pelajar yang plus, prestasi pun sudah menanti di depan.
Perpustakaan sekolah merupakan pusat masyarakat sekolah dalam mencari sumber informasi dan ilmu pengetahuan. Selain kinerja pustakawan sekolah serta koleksi yang baik, aktifitas layanan perlu diberdayakan guna mendukung peran perpustakaan sekolah. Aktifitas layanan perpustakaan sekolah akan banyak dipengaruhi
oleh aktifitas siswa dalam memanfaatkannya. Sebagai mitra siswa dalam belajar, perpustakaan sekolah dapat merencanakan user education agar siswa memahami maksud dan tujuan layanan yang diberikan.
Pustakawan sekolah harus kreatif dalam mengemas layanan panduan siswa ini. Jadual untuk user education ini perlu disusun sedemikian rupa agar berjalan secara efektif. Di sini siswa perlu dikenalkan bagian-bagian yang ada di perpustakaan sekolah. Seperti bagian peminjaman, penjajaran/shelving di rak koleksi, dsb. Di samping itu, perlu juga diajarkan fungsi dari masing-masing koleksi yang ada di perpustakaan. Dengan memahami maksud beberapa informasi yang ada di perpustakaan, siswa tidak akan salah jalan ketika akan mencari informasi dan ilmu pengetahuan sebagai pelengkap/tambahan dari mata pelajaran yang diterima di kelas.
Di kelas, pelajaran yang mereka terima tentu dapat dikembangkan dengan menggunakan acuan/sumber informasi di perpustakaan. Siswa bisa memperdalam ilmunya secara lebih detail. Proses penyerapan dan penalaran pelajaran merupakan awal dari proses yang harus dilalui siswa untuk menghasilkan karya yang bermutu. Siswa yang sering memanfaatkan perpustakaan sekolah, akan terbiasa dengan koleksi yang ada. Karena kelengkapan sumber informasi sangat menentukan dalam membuat karya yang bermutu, maka semakin banyak sumber informasi yang dipakai, makin baik pula suatu karya dapat dihasilkan.
Dengan rasio jumlah pustakawan sekolah dan siswa yang jauh dari ideal, maka seyogyanya sejak dini perpustakaan telah mengenalkan bagaimana tips-tips memanfaatkan layanan dan koleksi yang ada untuk membantu mencapai tujuan pendidikan siswa. Misalnya untuk sekolah dasar kelas 4 dan 5, sedangkan sekolah untuk sekolah menengah kelas 2. Selain mereka diberikan bimbingan cara memanfaatkan perpustakaan dengan benar, mereka juga dibebani kewajiban untuk mensosialisasikan kepada adik-adik kelasnya. Dengan pendidikan yang berantai, seluruh siswa akan mempunyai ilmu tentang bagaimana memanfaatkan perpustakaan sekolah dengan baik sehingga akan lebih termotivasi untuk belajar. Belajar akan menjadi aktifitas sehari-hari siswa. Siswa yang terbiasa dengan belajar, akan lebih mudah pula dalam berprestasi.
Siswa juga harus terus untuk dilatih berdiskusi. Misalnya saja berdiskusi tentang suatu cerpen atau mendiskusikan tentang terjadinya gelombang pasang air laut yang disebabkan oleh gerhana bulan. Bertempat di ruang diskusi perpustakaan sekolah, dipandu oleh guru dan pustakawan sekolah, siswa dilatih untuk mengungkapkan ide-ide ilmiahnya, mempertahankan pendapatnya, serta mencari solusi/kesimpulan dari suatu permasalahan yang terjadi. Untuk bisa mendapatkan ide ilmiah, siswa terlebih dahulu harus terbiasa dengan membaca maupun browsing di internet, sehingga wawasan keilmuan siswa akan lebih luas dan terfokus. Siswa yang kaya akan berbagai ide ilmiah, tidak akan kesulitan dalam berkarya dan berprestasi.
Menjajal penelitian terhadap masalah yang terjadi di sekitar, dihubungkan dengan dengan mata pelajarannya, sangat mungkin dikerjakan oleh siswa. Dengan dibantu guru pembimbing penelitan dan pustakawan sekolah, siswa akan lebih bersemangat dan termotivasi dalam penelitian. Perpustakaan sekolah harus menyediakan semua informasi yang dibutuhkan selama penelitian berlangsung, termasuk dalam pembuatan laporan penelitian.
Selain memberikan layanan terfokus pada siswa, perpustakaan sekolah dapat mengembangkan dan meningkatkan layanannya, bekerjasama dengan pihak-pihak terkait, antara lain orang tua siswa, sekolah sejenis yang lebih baik, serta dengan perpustakaan umum/daerah.
Orang tua siswa merupakan mitra belajar siswa di rumah. Dalam program membaca sebagai aktifitas siswa di rumah, perpustakaan sekolah dapat memotivasi orang tua agar menjadi teladan bagi putra-putrinya. Saat menunggu anaknya pulang sekolah, orang tua bisa meluangkan waktu untuk membaca di perpustakaan sekolah. Selain itu, peran oarang tua juga bisa menjadi penyedia anggaran untuk pembelian buku, memberi hadiah ulang tahun dengan buku cerita/science terbitan terbaru, membudayakan membaca surat kabar/majalah di rumah, serta mengajak anak-anak ke perpustakaan umum/daerah saat setiap libur akhir pekan. Budaya membaca dan belajar yang dikembangkan orang tua akan mendarah daging pada anak, sehingga secara otomatis, otak mereka selalu terasah dengan ilmu dan pengetahuan. Siswa tidak akan mengalami kesulitan lagi dalam penyerapan dan penalaran pelajaran jika otak mereka selalu terasah dan terbiasa dengan ilmu pengetahuan. Bukankah siswa berprestasi akan selalu mengasah pola fikirnya dengan ilmu pengetahuan ??
Untuk menjadi lebih baik, perpustakaan sekolah harus terus berbenah. Studi banding dengan sekolah yang sejenis, tetapi sudah terlebih dulu memiliki prestasi; harus terus dilakukan. Mereka bisa berbagi tentang cara belajar, cara menambah ilmu pengetahuan di luar kelas, cara memanfaatkan perpustakaan beserta koleksinya, dsb. Tujuannya agar rahasia sekolah unggulan dapat diterapkan, dan siswa yang belum berprestasi dapat berbagi pengalaman dengan siswa sekolah ungulan yang telah berprestasi.
Dengan perpustakaan umum/daerah, perpustakaan sekolah juga bisa bekerjasama dalam upaya memperbaiki dan meningkatkan layanannya kepada siswa, khususnya bagi siswa kelompok usia anak dan remaja. Kerjasama dapat dilakukan misalnya dengan melakukan study visit ke perpustakaan umum/daerah untuk mengetahui koleksi apa saja yang sesuai untuk siswa pada usia anak-anak atau remaja, serta layanan apa saja yang telah dihadirkan di sana. Sehingga sepulang dari perpustakaan umum/daerah, siswa akan memiliki wawasan tentang semua hal yang berkait dengan perpustakaan dan jasa layanannya. Sedangkan bagi perpustakaan sekolah, bisa berbenah ke dalam. Siswa yang senang dan sering memanfaatkan perpustakaan sebagai penyedia jasa informasi dan ilmu pengetahuan, akan terbantu dalam mewujudkan prestasi dan cita-citanya.
Selasa, 13 Januari 2009
Perpustakaan sebagai lembaga penyedia ilmu pengetahuan dan informasi mempunyai peranan yang signifikan terhadap lembaga induk serta masyarakat penggunanya. Demikian halnya di dalam lingkungan pendidikan seperti sekolah. Perpustakaan sekolah merupakan pusat sumber ilmu pengetahuan dan informasi yangberada di sekolah, baik tingkat dasar sampai dengan tingkat menengah.
Perpustakaan sekolah harus dapat memainkan peran, khususnya dalam membantu siswa untuk mencapai tujuan pendidikan di sekolah. Untuk tujuan tersebut, perpustakaan sekolah perlu merealisasikan misi dan kebijakannya dalam memajukan masyarakat sekolah dengan mempersiapkan tenaga pustakawan yang memadai, koleksi yang berkualitas serta serangkaian aktifitas layanan yang mendukung suasana pembelajaran yang menarik.
Dengan memaksimalkan perannnya, diharapkan perpustakaan sekolah bisa mencetak siswa untuk senantiasa terbiasa dengan aktifitas membaca, memahami pelajaran, mengerti maksud dari sebuah informasi dan ilmu pengetahuan, serta menghasilkan karya bermutu. Sehingga pada akhirnya prestasi pun relatif mudah untuk diraih.
Dalam membantu siswa untuk menghasilkan karya yang bermutu, perpustakaan tidak bisa bekerja sendiri. Dukungan sekolah, terutama melalui kebijakan pimpinan (kepala sekolah), akan memperlancar tugas/kebijakan yang akan dijalankan oleh pengelola perpustakaan sekolah.
Tugas perpustakaan dalam memajukan masyarakat sekolah melalui ilmu pengetahuan dan informasi harus diwujudkan secara efektif dan efisien. Masyarakat sekolah yang menjadi sasaran perpustakaan, mulai dari pihak manajemen sekolah, guru, siswa, pihak orang tua, dan segenap warga sekolah yang lain harus menjadi pintar dengan adanya perpustakaan sekolah. Khususnya siswa, yang menjadi obyek dari pada pembelajaran dan pengajaran, harus dikenalkan betapa pentingnya manfaat dari perpustakaan sekolah. Masyarakat sekolah yang sadar dengan kehadiran perpustakaan akan mewujudkan masyarakat yang gemar membaca/reading society. Begitu ironis ketika kita mengamati hasil dari sebuah penelitian yang menunjukkan dari 50 sekolah yang diteliti, ternyata 8 sekolah diantaranya tidak mempunyai perpustakaan. Bagaimana siswa dapat menghasilkan karya dan mengukir prestasi jika di sekolahnya tidak tersedia perpustakaan?
Memang, proses belajar siswa tidak hanya dilakukan di sekolah. Istilah long life education harus tertanam betul dan diaplikasikan dalam kehidupan siswa sehari-hari. Terutama menanamkan akhlak/nilai-nilai yang baik pada siswa. Perpustakaan dapat mengajarkannya tentang rasa tanggungjawab dalam meminjam dan menjaga koleksi dari kerusakan/hilang, membiasakan aktifitas membaca dalam mengisi jam istirahat, serta kebiasaan baik lain yang tercermin dalam tata tertib maupun peraturan perpustakaan. Pihak sekolah berkewajiban mem-backup peraturan yang dikeluarkan oleh perpustakaan. Diharapkan dengan penanaman akhlak/nilai-nilai yang baik ini, siswa dapat lebih bertanggungjawab dalam kehidupan sosialnya, menjadi taat pada orang tua dan bapak ibu guru, serta menjadi warga masyarakat yang bermanfaat bagi lingkungan sekitarnya. Bukankah hal tersebut juga merupakan prestasi bagi siswa?
Karya yang bermutu dan prestasi hanya bisa diraih dengan adanya kemauan dan kebiasaan siswa untuk terus belajar, lewat membaca di perpustakaan sekolah. Kegemaran membaca yang sudah terbudaya di kalangan siswa, harus diimbangi perpustakaan sekolah dengan menyediakan koleksi yang bermutu dan bervariasi. Bukankah untuk menyediakan koleksi tersebut dibutuhkan anggaran dari pihak sekolah yang tidak sedikit? Bukankah idealnya 5 % anggaran sekolah diserahkan untuk pengembangan perpustakaan?
Setiap mata pelajaran yang diajarkan di sekolah/digariskan dalam kurikulum harus di backup dengan baik oleh perpustakaan. Siswa yang menerima pelajaran di kelas, harus terus dimotivasi untuk terus belajar mengembangkan ilmunya melalui proses membaca di perpustakaan. Misalnya dengan memberi tugas membaca di perpustakaan, menceritakan kembali serta membuat laporan. Dengan menyediakan fasilitas belajar yang menyenangkan, dan kedekatan pustakawan dengan siswa akan membantu proses kenyamanan belajar di perpustakaan. Hasilnya siswa diharapkan bisa menguasai sekaligus mengembangkan mata pelajaran yang diterimanya di kelas. Pihak manajemen sekolah perlu mendukung kebijakan untuk cinta kepada perpustakaan sekolah. Misalnya saja memberi hadiah kepada siswa yang sering membaca di perpustakaan, serta menghimbau kepada guru untuk memotivasi siswa dalam melengkapi informasi dan pengetahuannya demi menunjang proses pendidikan serta daya serap terhadap mata pelajaran. Siswa yang sudah mempunyai motivasi tinggi untuk belajar, tinggal menunggu waktu saja agar dapat berkarya dan berprestasi.
Untuk mencapai tujuannya, perpustakaan sekolah perlu dikelola oleh pustakawan dengan tanggungjawab dan dedikasi yang tinggi terhadap layanan. Pustakawan sekolah harus mempunyai jiwa sabar, serta dituntut untuk memahami apa arti pendidikan sesungguhnya.
Perilaku pustakawan sekolah yang bengis, kurang ramah, serta sifat-sifat negative lain perlu dikikis habis. Sehingga siswa dapat lebih dekat dengan pustakawannya, yang merupakan penasihat siswa dalam belajar, serta mencari informasi dan ilmu pengetahuan.
Pustakawan sekolah juga harus bersifat proaktif dan suka menolong. Siswa yang kurang paham bagaimana cara mengakses sebuah koleksi, misalnya saja cara menelusur buku matematika tulisan Djoko Moesono. Pustakawan sekolah harus telaten dalam mengajarkan penelusurannya. Jika siswa mengetahui lewat judulnya, bisa langsung mengetik/mencari lewat judulnya. Atau kalau siswa lebih tahu siapa pengarang buku matematika tersebut, maka bisa dengan mengetik/mencari djoko moesono. Sehingga siswa lebih suka dan terbiasa dengan belajar, karena literatur yang mereka butuhkan untuk menunjang pelajaran, relatif mudah untuk diketemukan.
Siswa yang dekat dengan pustakawannya, akan mahir dalam mencari dan menggunakan informasi dan ilmu pengetahuan yang dibutuhkan dalam proses penyerapan dan penalaran pelajaran mereka. Siswa yang mudah menyerap pelajaran yang diberikan oleh guru, merekalah yang mudah pula untuk mengukir prestasi.
Selain membantu siswa dalam mengakses koleksi, pustakawan sekolah harus menyediakan informasi plus dan memberi solusi atas kesulitan siswa dalam belajar. Informasi tambahan yang dibutuhkan siswa, baik itu ilmu pengetahuan dan teknologi baru, atau pun informasi lain seperti lomba karya ilmiah remaja. Informasi yang gress serta teknologi baru akan menarik siswa untuk berduyun-duyun memanfaatkan perpustakaan sebagi pusat sumber informasi dan ilmu pengetahuan. Dengan informasi dan teknologi terbaru itulah, siswa bisa lebih bisa berkiprah dalam meraih prestasi.
Tidak hanya menyediakan informasi paling gress saja, pustakawan juga harus menyiapkan ruang belajar, ruang diskusi, serta ruang untuk penelitian. Dengan adanya diskusi atau pun penelitian yang dilakukan siswa, berarti ada sinkronisasi antara kegiatan belajar di kelas dengan kegiatan nyata di lingkungan masyarakat sekitar. Atau siswa juga bisa mengembangkan bakat dan minatnya. Situasi bahwa belajar di perpustakaan sekolah dengan meja yang berdebu, terbatasnya meja untuk membaca, dan fasilitas yang sangat minim lainnya, harus diubah. Tidak harus perabot yang mahalmahal, cukup sederhana saja. Pustakawan sekolah dan semua pengguna wajibmemelihara dan membersihkan equipment yang ada. Sehingga tidak ada lagi kesulitan dalam belajar dan mengembangkan pelajaran. Siswa dapat belajar dengan nyaman, dan terus dapat berkarya.
Demi ketertiban dan kenyamanan belajar di perpustakaan, pustakawan sekolah harus pandai-pandai membuat jadual tentang pemakaian ruang diskusi, ruang penelitian, sehingga tidak terjadi benturan antara kelas yang satu dengan kelas yang lain. Jadual tersebut dapat diberitahukan kepada guru kelas atau pun guru bidang studi yang bersangkutan. Dengan pengaturan jadual yang tertib, siswa dapat diajarkan bagaimana mengatur waktu belajarnya dengan baik. Demikain pula saat siswa berada di rumah, kebiasaan untuk bisa mengatur waktu belajar, akan membantu siswa, baik dalam penguasaan pelajaran maupun dalam mengembangkan ilmunya di masyarakat.
Selain fasilitas yang cukup memadai dan waktu yang terjadual dengan baik, pustakawan harus bisa mewujudkan suasana belajar yang menarik bagi siswa. Pustakawan harus mengetahui dan sekaligus memahai teori pendidikan dan kaidah pembelajaran. Inovasi dalam memberikan layanan untuk menciptakan suasana belajar yang menyenangkan harus terus dikembangkan. Sikap acuh tak acuh terhadap siswa, terutama siswa yang membutuhkan bimbingan di perpustakaan harus dibuang jauh-jauh. Komunikasi positif, baik di kalangan anak-anak (siswa sekolah dasar) maupun remaja (siswa sekolah menengah) harus terus dibangun.
Pustakawan sekolah harus ‘dekat’ dengan masyarakat penggunanya, khususnya siswa. Bagaimana pustakawan sekolah bisa dipercaya sebagai tempat ‘curhat’, baik dalam kesulitan belajar atau pun dalam menambah informasi tentang sumber pengetahuan yang belum diajarkan di kelas. Diharapkan segala permasalahan yang terjadi dalam proses belajar mengajar selama di kelas atau di luar kelas, bisa ditemukan jawabannya. Sehingga siswa merasa nyaman, segala problematikanya dapat dicarikan solusi oleh pustakawan sekolah. Bukankan hal tersebut bisa menjadi motivasi siswa dalam berprestasi ?
Di negara tetangga kita, Malaysia, pustakawan lebih besar perannya dalam ikut melaksanakan penelitian yang dilakukan siswa. Selain menyediakan sumber informasi, pustakawan sekolah juga membantu siswa dalam pembuatan laporan penelitian. Tidak hanya itu, ternyata pustakawan di sana juga bertugas untuk membantu bimbingan siswa dalam mengerjakan tugas rumah maupun tugas di sekolah, jika siswa kurang paham terhadap mata pelajaran yang diajarkan di kelas. Kalau hal di atas bisa diterapkan di negara kita, bisa-bisa tiap hari perpustakaan sekolah akan penuh sesak oleh siswa, baik yang ingin membaca, mencari informasi, atau pun melakukan bimbingan belajar. Dalam suasana belajar yang dengan kondusif, semua pihak akan dapat menghasilkan karya yang maksimal serta prestasi yang dapat membanggakan sekolah.
Pustakawan sekolah merupakan jaminan tercapainya tujuan pendidikan. Karena lewat bimbingannya, masyarakat sekolah, khususnya siswa akan melek informasi, menjadi terbiasa dengan aktifitas membaca, lebih cerdas, dapat menghasilkan karya yang baik, serta memudahkan siswa dalam meraih prestasi, baik di sekolah maupun di lingkungan masyarakat.
Pustakawan sekolah harus mahir dalam mengolah dan menata koleksi perpustakaan dengan baik. Sehingga saat koleksi dibutuhkan pengguna, sudah siap tersaji di rak sesuai kode buku/call number. Karena sebagian besar koleksi perpustakaan sekolah berupa buku penunjang kurikulum, maka mutu dari buku-buku itu harus diperhatikan. Karena buku merupakan jendela ilmu pengetahuan yang bisa membuka cakrawala, mampu mengembangkan daya kreatifitas dan imajinasi karena membuat otak lebih aktif mengasosiasikan simbol dengan makna.
Dengan terbiasa membaca buku, siswa akan terasah otak dan pola fikirnya. Membaca harus dijadikan aktifitas siswa sehari-hari. Buku harus dicintai dan bila perlu dijadikan sebagai kebutuhan pokok siswa dalam membantu tercapainya tujuan pendidikan di sekolah. Jika ada kelebihan uang saku, daripada membeli mainan atau jajanan di sekolah, lebih baik membeli buku. Contoh lain dengan membentuk suatu kelompok baca, membeli secara patungan. Buku tersebut bisa dimanfaatkan secara bersama, atau pun bisa didokumentasikan ke perpustakaan sekolah.
Idealnya, setiap perpustakaan sekolah mampu menyediakan minimal 2.500 judul buku. Judul sebesar itu tidak termasuk koleksi lama yang telah dipunyai, akan tetapi koleksi uptodate yang sangat dibutuhkan masyarakat sekolah. Memang terasa cukup berat. Dengan anggaran yang terbatas, perpustakaan sekolah harus menyediakan koleksi uptodate yang sedemikian besar jumlahnya.
Untuk tujuan baik, kita semua harus berusaha bukan? Memang kalau ditanggung sendiri oleh perpustakaan akan terasa berat dan imposible. Bukankah banyak alternative cara pengadaan koleksi untuk mencapai jumlah ideal di atas?? Contoh. Sekolah A dengan keterbatasan dana hanya mampu membeli 1.000 judul buku yang uptodate.1.500 judul yang belum terpenuhi bisa disiasati dengan bekerjasama dengan perpustakaan sekolah B. Untuk jangka waktu 1 bulan koleksi yang ditukar dengan sekolah B sejumlah 500. Dengan perjanjian yang ditetapkan bersama, sekolah A akan mendapat pinjaman sejumlah buku yang sama. Setelah kerjasama selesai, bisa dilanjutkan dengan sekolah C. Begitu seterusnya. Sehingga siswa merasa koleksi yang dibaca di perpustakaan selalu ada yang baru, bacaan mereka terus berganti-ganti. Dengan cara itu, jumlah koleksi perpustakaan bisa melampaui target minimal 2.500 judul buku, walau tidak harus dipunyai sendiri. Dengan bacaan uptodate yang terus berganti, siswa menjadi kaya akan wawasan, ilmu pengetahuan, informasi, tidak gaptek serta menjadi siswa pintar yang mempunyai segudang prestasi.
Kita juga dapat menggunakan pedoman yang dibuat oleh IFLA/UNESCO dalam menyediakan koleksi yang bermutu dan variatif, yaitu rumusan yang menyatakan bahwa setiap siswa mendapatkan jatah 10 judul buku. Angka ini lebih kecil dibandingkan dengan kondisi perpustakaan sekolah yang ada di negara maju seperti Amerika. Di sana, untuk setiap siswa, perpustakaan sekolah mampu menyediakan 40 judul buku.
Akan tetapi, sekali lagi hal itu bisa disiasati. Misalnya saja dengan mendirikan kelompok baca yang terdiri dari 10 siswa. Tiap-tiap siswa membawa 1 buku, sehingga total per kelompok baca berjumlah 10 judul buku yang berbeda. Untuk setiap kelompok baca dijadualkan bisa menyelesaikan seluruh bacaannya dalam waktu 1 minggu. Setelah itu, bisa menceritakan kembali bacaan yang dibacanya, meringkas, atau pun membuat laporannya. Baru kemudian diadakan tukar-menukar bacaan diantara semua kelompok baca yang terbentuk disekolah. Apabila jadual tukar-menukar tersebut sudah terpenuhi, maka dilakukan periode baru, sehingga buku yang beredar di masing-masing kelompok baca akan mengalami peremajaan/pergantian koleksi yang baru. Sehingga siswa akan menjadi terbiasa dengan membaca, memahami setiap bacaan, kaya akan wawasan dan ilmu pengetahuan, yang menjadi prasyarat agar siswa bisa berprestasi.
Untuk menambah koleksi yang bermutu dan variatif, perpustakaan sekolah juga bisa menempuh langkah sebagai berikut. Setiap siswa yang lulus sekolah, diwajibkan untuk menyumbangkan 1 buku untuk dijadikan koleksi perpustakaan. Akan tetapi langkah ini perlu disosialisasikan kepada seluruh siswa, guru, manajemen sekolah, bahkan wali siswa, agar tidak terjadi salah pengertian di kemudian hari. Dengan koleksi yang bermutu dan variatif, diharapkan akan menumbuhkan kegemaran membaca serta dapat meningkatkan kemampuan berbahasa siswa.
Koleksi yang memadai merupakan jaminan tercapainya tujuan pendidikan, khususnya di sekolah. Formasi untuk koleksi di perpustakaan sekolah seyogyanya berisi 60 % mewakili buku non fiksi penunjang kurikulum, sedangkan 40 % berupa novel, majalah, CD, game, video, dsb. Tidak baik jika sebuah perpustakaan sekolah mengisi sebagian besar koleksinya dengan buku non fiksi saja/buku pelajaran semua. Karena siswa juga membutuhkan bacaan sebagai hiburan/refreshing seusai mereka berkutat dengan pelajaran di kelas. Pun demikian, sangat tidak baik juga apabila koleksi perpustakaan diisi dengan banyak buku-buku fiksi. Bukankah perpustakaan tidak sama dengan persewaan komik di pinggir-pinggir jalan?? Yang bisa melalaikan siswa dari tujuan utamanya untuk belajar di sekolah ??
Sesekali perpustakaan sekolah, harus mencoba untuk mengadakan penelitian ‘kecil-kecilan’ untuk lebih meningkatkan layanan kepada masyarakat sekolah. Misalnya saja bekerjasama dengan guru dalam menyebarkan angket kepada siswa, mengenai jenis-jenis bacaan yang disukai siswa. Hasil daripada angket tersebut bisa menjadikan masukan perpustakaan sekolah khususnya, maupun pihak manajemen dan guru. Memahami akan kebutuhan bacaan siswa, akan memotivasi siswa untuk cinta kepada membaca, cinta terhadap bacaan, sebagai penghargaan/penghormatan terhadap sebuah karya, sekaligus mendorong mereka untuk menghasilkan karya yang bermutu dan prestasi.
Selain buku, minat membaca siswa perlu difasilitasi misalnya dengan membuat majalah dinding untuk science, atau pun karya sastra yang lainnya. Siswa bisa menggunting informasi yang bermanfaat dari koran/majalah di rumah, untuk dibawa ke perpustakaan sekolah. Kemudian untuk setiap hasil guntingan tersebut dikelompokkan menurut topiknya, untuk kemudian ditempel dan dipajang sebagai hasil karya dari siswa. Dalam kurun waktu tertentu, majalah dinding di perpustakaan sekolah ini harus terus di-update. Hal ini akan memotivasi siswa, selain untuk gemar membaca, juga gemar berkarya. Lewat karya di dinding ini pula, akan terjadi penyebaran informasi yang bermnfaat bagi siswa-siswa lain yang membaca. Sehingga makin banyak siswa yang pandai, cerdas dan semakin mudah pula mereka untuk berprestasi.
Agar tidak gaptek serta tidak ketinggalan informasi, koleksi perpustakaan juga perlu ditambah dengan akses internet, bisa berupa jurnal pendidikan atau pun informasi terkini lainnya. Pendidikan penelusuran informasi/browsing di internet harus diajarkan sejak pertama kali siswa masuk di sekolah, karena akan besar manfaatnya untuk membantu proses pendidikan yang berlangsung. Setelah itu perlu dilakukan pembinaan terprogram dan monitoring terhadap aktifitas siswa dalam ber-internet. Hanya informasi yang benar-benar bermanfaat saja yang bisa dijadikan sumber ilmu pengetahuan dan pelajaran siswa dalam kelas. Dengan internet, waktu pencarian terhadap sebuah informasi relatif lebih cepat. Dan informasi dari internet akan lebih uptodate. Apa pun masalah yang ditemui siswa, pasti ada solusinya di internet. Siswa juga dapat mengembangkan pelajarannya dengan dibantu sumber dari internet. Dengan internet siswa akan menjadi pelajar yang plus, prestasi pun sudah menanti di depan.
Perpustakaan sekolah merupakan pusat masyarakat sekolah dalam mencari sumber informasi dan ilmu pengetahuan. Selain kinerja pustakawan sekolah serta koleksi yang baik, aktifitas layanan perlu diberdayakan guna mendukung peran perpustakaan sekolah. Aktifitas layanan perpustakaan sekolah akan banyak dipengaruhi
oleh aktifitas siswa dalam memanfaatkannya. Sebagai mitra siswa dalam belajar, perpustakaan sekolah dapat merencanakan user education agar siswa memahami maksud dan tujuan layanan yang diberikan.
Pustakawan sekolah harus kreatif dalam mengemas layanan panduan siswa ini. Jadual untuk user education ini perlu disusun sedemikian rupa agar berjalan secara efektif. Di sini siswa perlu dikenalkan bagian-bagian yang ada di perpustakaan sekolah. Seperti bagian peminjaman, penjajaran/shelving di rak koleksi, dsb. Di samping itu, perlu juga diajarkan fungsi dari masing-masing koleksi yang ada di perpustakaan. Dengan memahami maksud beberapa informasi yang ada di perpustakaan, siswa tidak akan salah jalan ketika akan mencari informasi dan ilmu pengetahuan sebagai pelengkap/tambahan dari mata pelajaran yang diterima di kelas.
Di kelas, pelajaran yang mereka terima tentu dapat dikembangkan dengan menggunakan acuan/sumber informasi di perpustakaan. Siswa bisa memperdalam ilmunya secara lebih detail. Proses penyerapan dan penalaran pelajaran merupakan awal dari proses yang harus dilalui siswa untuk menghasilkan karya yang bermutu. Siswa yang sering memanfaatkan perpustakaan sekolah, akan terbiasa dengan koleksi yang ada. Karena kelengkapan sumber informasi sangat menentukan dalam membuat karya yang bermutu, maka semakin banyak sumber informasi yang dipakai, makin baik pula suatu karya dapat dihasilkan.
Dengan rasio jumlah pustakawan sekolah dan siswa yang jauh dari ideal, maka seyogyanya sejak dini perpustakaan telah mengenalkan bagaimana tips-tips memanfaatkan layanan dan koleksi yang ada untuk membantu mencapai tujuan pendidikan siswa. Misalnya untuk sekolah dasar kelas 4 dan 5, sedangkan sekolah untuk sekolah menengah kelas 2. Selain mereka diberikan bimbingan cara memanfaatkan perpustakaan dengan benar, mereka juga dibebani kewajiban untuk mensosialisasikan kepada adik-adik kelasnya. Dengan pendidikan yang berantai, seluruh siswa akan mempunyai ilmu tentang bagaimana memanfaatkan perpustakaan sekolah dengan baik sehingga akan lebih termotivasi untuk belajar. Belajar akan menjadi aktifitas sehari-hari siswa. Siswa yang terbiasa dengan belajar, akan lebih mudah pula dalam berprestasi.
Siswa juga harus terus untuk dilatih berdiskusi. Misalnya saja berdiskusi tentang suatu cerpen atau mendiskusikan tentang terjadinya gelombang pasang air laut yang disebabkan oleh gerhana bulan. Bertempat di ruang diskusi perpustakaan sekolah, dipandu oleh guru dan pustakawan sekolah, siswa dilatih untuk mengungkapkan ide-ide ilmiahnya, mempertahankan pendapatnya, serta mencari solusi/kesimpulan dari suatu permasalahan yang terjadi. Untuk bisa mendapatkan ide ilmiah, siswa terlebih dahulu harus terbiasa dengan membaca maupun browsing di internet, sehingga wawasan keilmuan siswa akan lebih luas dan terfokus. Siswa yang kaya akan berbagai ide ilmiah, tidak akan kesulitan dalam berkarya dan berprestasi.
Menjajal penelitian terhadap masalah yang terjadi di sekitar, dihubungkan dengan dengan mata pelajarannya, sangat mungkin dikerjakan oleh siswa. Dengan dibantu guru pembimbing penelitan dan pustakawan sekolah, siswa akan lebih bersemangat dan termotivasi dalam penelitian. Perpustakaan sekolah harus menyediakan semua informasi yang dibutuhkan selama penelitian berlangsung, termasuk dalam pembuatan laporan penelitian.
Selain memberikan layanan terfokus pada siswa, perpustakaan sekolah dapat mengembangkan dan meningkatkan layanannya, bekerjasama dengan pihak-pihak terkait, antara lain orang tua siswa, sekolah sejenis yang lebih baik, serta dengan perpustakaan umum/daerah.
Orang tua siswa merupakan mitra belajar siswa di rumah. Dalam program membaca sebagai aktifitas siswa di rumah, perpustakaan sekolah dapat memotivasi orang tua agar menjadi teladan bagi putra-putrinya. Saat menunggu anaknya pulang sekolah, orang tua bisa meluangkan waktu untuk membaca di perpustakaan sekolah. Selain itu, peran oarang tua juga bisa menjadi penyedia anggaran untuk pembelian buku, memberi hadiah ulang tahun dengan buku cerita/science terbitan terbaru, membudayakan membaca surat kabar/majalah di rumah, serta mengajak anak-anak ke perpustakaan umum/daerah saat setiap libur akhir pekan. Budaya membaca dan belajar yang dikembangkan orang tua akan mendarah daging pada anak, sehingga secara otomatis, otak mereka selalu terasah dengan ilmu dan pengetahuan. Siswa tidak akan mengalami kesulitan lagi dalam penyerapan dan penalaran pelajaran jika otak mereka selalu terasah dan terbiasa dengan ilmu pengetahuan. Bukankah siswa berprestasi akan selalu mengasah pola fikirnya dengan ilmu pengetahuan ??
Untuk menjadi lebih baik, perpustakaan sekolah harus terus berbenah. Studi banding dengan sekolah yang sejenis, tetapi sudah terlebih dulu memiliki prestasi; harus terus dilakukan. Mereka bisa berbagi tentang cara belajar, cara menambah ilmu pengetahuan di luar kelas, cara memanfaatkan perpustakaan beserta koleksinya, dsb. Tujuannya agar rahasia sekolah unggulan dapat diterapkan, dan siswa yang belum berprestasi dapat berbagi pengalaman dengan siswa sekolah ungulan yang telah berprestasi.
Dengan perpustakaan umum/daerah, perpustakaan sekolah juga bisa bekerjasama dalam upaya memperbaiki dan meningkatkan layanannya kepada siswa, khususnya bagi siswa kelompok usia anak dan remaja. Kerjasama dapat dilakukan misalnya dengan melakukan study visit ke perpustakaan umum/daerah untuk mengetahui koleksi apa saja yang sesuai untuk siswa pada usia anak-anak atau remaja, serta layanan apa saja yang telah dihadirkan di sana. Sehingga sepulang dari perpustakaan umum/daerah, siswa akan memiliki wawasan tentang semua hal yang berkait dengan perpustakaan dan jasa layanannya. Sedangkan bagi perpustakaan sekolah, bisa berbenah ke dalam. Siswa yang senang dan sering memanfaatkan perpustakaan sebagai penyedia jasa informasi dan ilmu pengetahuan, akan terbantu dalam mewujudkan prestasi dan cita-citanya.
Peranan Perpustakaan dan Krisis Ekonomi
JNB Tairas, 2002
Telah empat tahun Indonesia dilanda krisis ekonomi yang paling parah yang pernah dialaminya. Bagi Indonesia sebenarnya hal itu merupakan sesuatu yang sangat kontradiktif, mengingat kekayaan alamnya yang sangat melimpah. Bahkan ada yang mengatakan, kekayaan alam Indonesia nomor tiga terbesar di dunia. Empat puluh tiga tahun yang lalu Arthur Goodfriend, seorang pengamat
ekonomi Amerika Serikat mengatakan dalam bukunya tentang Indonesia berjudul Rice Roots ( New York : Simon E. Schuster, 1958) : "Only The United States and Soviet Union surpassed it natural resources. Its export of oil, rubber, tea, kapok, spice, palm oil and other coconut products placed Indonesia among the most productive of Asian economics, yet no one knew how much coal, bouxite, uranium, manganese, copper, nickel, silver and gold lay burried in her mountains, or from her rivers, coastal waters, virgin forests and courtless
acres of unbroken soil". Menanggapi pernyataan Goodfriend yang begitu meyakinkan tentang kekayaan alam Indonesia, mestinya Indonesia sudah lama menjadi suatu kekuatan ekonomi dunia. Namun kenyataan justru sebaliknya, kemiskinan ada adalah mencolok.
Dewasa ini ada sekitar 80 juta penduduk berada dibawah garis kemiskinan. Sesungguhnya sangat ironis, bahwa negara yang begitu kaya sumber alamnya, rakyatnya begitu miskin. Mengapa hal itu bisa terjadi ?
Sumber Daya Manusia Yang Lemah
Keberhasilan suatu negara dalam pembangunan ekonomi tidak hanya bergantung pada kekayaan alamnya, tetapi lebih banyak tergantung pada kualitas manusianya, atau ungkapan populer dewasa ini, sumber daya manusia (SDM)nya. Ternyata ada negara yang Sumber Daya Alamnya (SDA)-nya terbatas, namun berhasil menjadi kekuatan ekonomi dunia yang tidak kalah dari negara-negara maju yang lain, karena kualitas SDM-nya yang luar biasa. Misalnya dengan Singapore, suatu negara pulau kecil yang sumber daya alam (SDA) nya sangat
terbatas, terbukti menjadi negara paling makmur di ASEAN, berkat SDM nya yang tinggi kualitasnya.
Bagaimana dengan Indonesia?, Dengan kekayaan alam yang begitu besar, Indonesia gagal total dalam pembangunan ekonomi, akibat SDMnya yang sangat lemah. Dalam acara wisuda Sekolah Tinggi Teknik Telekomunikasi yang diadakan
di Bandung 1994, direkturnya menyatakan, bahwa di lingkungan negara-negara ASEAN, mutu SDM Indonesia tergolong rendah. Dibandingkan dengan Malaysia dan Muangthai saja, Indonesia kalah jauh (Suara Pembaruan 7 Mei 1994). Belum lama ini United Nation Development Programme (UNDP) mengadakan penyelidikan tentang keadaan SDM di seluruh dunia. Ternyata dari 174 negara yang
diselidiki. Pada tahun 2000 Indonesia berada di peringkat 109, jauh di bawah negara-negara ASEAN yang lain. Berikut ini kutipan sebagian dari tabel yang disajikan :
Singapura : Peringkat 22
Brunai : Peringkat 25
Malaysia : Peringkat 56
Thailand : Peringkat 67
Filipina : Peringkat 77
Indonesia : Peringkat 109
Demikian kenyataannya SDM Indonesia yang begitu lemah (G. Ali Khomsan dalam Kompas 27 September 2000), kelemahan SDM ini berlaku hampir disemua bidang pembangunan. Di bidang pertanian misalnya, selama lebih sepuluh tahun terakhir ini Indonesia terus mengimpor beras hingga jutaan ton setiap tahunnya. Berita terakhir mengatakan kita mengimpor hampir dua juta ton (Kompas 30 September 2000). Dengan lahan yang begitu luas untuk sawah dan ladang, kita gagal dalam swasembada beras. Di bandingkan dengan Vietnam dan Thailand yang dengan lahan terbatas berhasil menjadi pengekspor beras.
Dalam suatu tayangan televisi diberitakan bahwa usaha pemerintah menghentikan impor jagung belum berhasil, sedangkan kacang kedelai yang begitu gampang tumbuh di Indonesia, sejak tiga tahun yang lalu harus diimpor ratusan ribu ton dari Amerika Serikat dengan alasan mutu kedelai dalam negeri rendah, dan sebagainya. Hal itu berarti bahwa para pakar pertanian kita gagal untuk membudidayakan tanaman kedelai yang bermutu. Apa akibatnya setelah krisis ekonomi? Harga kedelai impor naik tajam sehingga tidak terjangkau lagi oleh
para pengusaha tahu dan tempe sehingga banyak yang terpaksa gulung tikar. Berapa banyak tenaga harus menganggur ? Bagaimana pula dengan gula pasir? Pada zaman kolonial, Indonesia tergolong salah satu negara produsen gula terbesar di dunia. Kita masih ingat Jatiroto yang memiliki pabrik gula pasir terbesar pada waktu itu. Dalam suatu tayangan televisi diberitakan bahwa 60%
dari kebutuhan gula berasal dari impor. Sebelumnya diberitakan "Akibat membanjirnya impor gula belakangan ini, 50 pabrik gula dalam negeri terpaksa di tutup". (Suara Pembaruan 26 Pebruari 2000). Berapa banyak tenaga kerja kehilangan mata pencahariannya? Bagaimana dengan nasib para petani tebu?
Di bidang kehutanan, sejak tahun 1990 an telah terjadi kerusakan hutan seluas 1,6 juta hektar per tahun. Menurut laporan terakhir, pada tahun 2000, 14,5 juta hektar akan musnah. Sebab utamanya adalah penebangan liar yang tak terkendali jika hal ini dibiarkan berlanjut maka sepuluh tahun lagi kita akan merindukan hutan (Kompas 18 Oktober 2000). Bagaimana dengan sumber
pertambangan kita yang menurut Arthur Goodfriend (op.cit) sangat melimpah, namun katanya banyak masih tersembunyi di pegunungan, sungai dan hutan belantara? Hal ini dikatakan 40 tahun lalu.
Apa kata Dr. Ir. Paul Suharto, mantan Kepala Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional (BAKOSURTANAL) ? Potensi sumber pertambangan kita mulai dari batubara, gas alam (kabarnya yang terkaya di dunia) sampai pada emas masih belum banyak digali sehingga tidak sepenuhnya dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat.
Di bidang kelautan, Indonesia dapat disebut sebagai negara maritim terbesar, Bagaimana perusahaan dengan angkutan lautnya? Menteri Perhubungan dan Telekomunikasi, pada waktu itu Agum Gumelar, mengemukakan, 9500 angkutan barang ke luar negeri masih di kuasai masih dikuasai kapal-kapal asing dan untuk angkutan antar pulau hanya 55% yang di tangani oleh kapal-kapal kita (Kompas 20 Januari 2001). Untuk perikanan laut Indonesia dikatakan terkaya di wilayah Asia Pasific, tetapi ternyata armada perikanan kita kalah bersaing. Apakah kita sudah memiliki kapal yang dilengkapi dengan pengolah ikan atau pengalengan ikan? Yang sering diberitakan adalah pencurian ikan oleh kapal-kapal asing yang menurut informasi terakhir mencapai sekitar 1,2 juta ton per tahun, yang mengakibatkan kerugian ratusan juta dolar AS (Kompas 18 Oktober 2000). Yang paling "lucu" adalah berita tentang impor garam sebanyak ratusan juta ton per tahun. Apa sulitnya membuat garam ? Mengapa tidak meningkatkan pabrik-pabrik yang telah ada atau mendirikan yang baru yang pasti akan menyerap ribuan tenaga kerja. Apakah air laut kita sudah berubah menjadi tawar?
Kita juga sedang menyaksikan kehancuran sistem perbankan yang seharusnya menjadi pendorong utama perekonomian nasional, karena lagi-lagi tidak dikelola secara profesional. Demikianlah keadaan perekonomian kita yang sangat parah, walaupun kita
memiliki kekayaan alam yang sangat besar. Kekayaan alam yang tidak banyak tergarap karena SDM yang sangat lemah. Pertanyaan berikut adalah, apa sebabnya SDM kita begitu lemah?
Kemerosotan Mutu Pendidikan.
Tujuan utama dari Pendidikan Nasional adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Secara khusus, hal ini berarti meningkatkan Sumber Daya Manusia. Bagaimana situasi pendidikan di Indonesia saat ini? Sangat suram. Delapan tahun yang lalu, yaitu pada tahun 1993, Badan Pertimbangan Pendidikan Nasional (BPPN) yang terdiri dari para pakar pendidikan, menyampaikan kepada DPR bahwa,
berdasarkan penelitian terhadap beberapa Perguruan Tinggi serta perorangan, mutu pendidikan di Indonesia merosot, terutama dalam hal pembentukan sikap dan perilaku anak didik.(Suara Pembaruan 15 Desember 1993). Pernyataan yang serius itu sebenarnya bukan hal yang baru. Ungkapan-ungkapan senada itu sudah beberapa kali dikemukakan. Pada tahun 1990, Prof. Dr. Haryati
Subadio, yang pada waktu itu menjabat sebagai Menteri Sosial, mengakui bahwa "Tingkat intelektual masyarakat Indonesia, dibandingkan dengan negara tetangga seperti Malaysia, Singapore, Thailand dan India, masih lebih rendah (Media Indonesia 15 Desember 1990).
Dalam suatu lomba mengarang yang diadakan di Kuala Lumpur Juli 1990, Indonesia yang diwakili oleh Universitas Indonesia
sudah tersisih di babak pendahuluan (Suara Pembaruan 18 Agustus 1990). Penelitian yang dilakukan oleh suatu badan internasional dalam bidang pendidikan (International Education Association) 1992 menyatakan bahwa pendidikan di Indonesia tertinggal jauh dibandingkan dengan negara lain di ASEAN. Dengan nada gusar, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, pada waktu itu
Prof. Dr. Wardiman Djojonegoro membantah keras, Katanya harus diadakan penelitian ulang untuk membuktikan bahwa mutu pendidikan Indonesia rendah (Suara Pembaruan 2 Mei 1997). Anehnya terhadap pernyataan Badan Pertimbangan Pendidikan Nasional, beliau tidak membantah, bahkan pada setelah pada tahun 1997, Prof. Frans Magnis Suseno, dalam Lokakarya Profesi Guru Menghadapi
Tantangan Abad 21, menyatakan "Mutu pendidikan masyarakat Indonesia masih sangat menyedihkan" (Suara Pembaruan 2 April 1997) dan tidak ada yang membantah. Pertanyaan berikut : apa sebabnya mutu pendidikan kita begitu merosot?
Budaya Baca Yang Rendah.
Ada suatu ungkapan yang menyatakan "Membaca adalah kunci keberhasilan di sekolah (Reading is the key to success in school). Ungkapan ini dibahas secara menarik dalam buku "The World Book student handbook". ? Chicago : World Book Encyclopedia, 1981. Dalam bab "Why is reading important" dibahas tentang sekelompok guru di Amerika Serikat yang mengadakan penyelidikan
tentang murid sekolah dan problema belajar. Salah satu kesimpulan mereka yang menarik adalah bahwa seorang murid yang tidak berhasil dalam suatu bidang tertentu umpamanya matematika, masih bisa berhasil dalam bidang studinya yang lain. Tetapi seorang murid yang malas membaca hampir selalu tidak berhasil dalam semua bidang studinya. Mula-mula mereka merasa agak aneh, namun setelah disimak lebih jauh segera mereka menyimpulkan bahwa segala sesuatu yang ingin diketahui untuk dimengerti harus dibaca.
Seorang pelajar yang tidak banyak membaca akan mendapat kesulitan dalam melanjutkan studinya, karena bila ia nanti menjadi mahasiswa, hampir seluruh waktu studinya terserap untuk membaca.
Hal ini berlaku juga pada seluruh kegiatan manusia dalam masyarakat. Studi, penelitian dan semua jenis pekerjaan dan kegiatan lain memerlukan bacaan untuk dimengerti dan dimanfaatkan; instruksi-instruksi dan pedoman-pedoman harus dibaca untuk dilaksanakan secara efektif sesuai tujuannya. "The simplest jobs require some reading". Demikianlah pentingnya minat baca. Bukan saja untuk pendidikan pribadi, tetapi juga untuk semua kegiatan dalam pembangunan bangsa. Bagaimana dengan minat baca masyarakat Indonesia? Sangat memprihatinkan. Berikut ini beberapa fakta dan pengakuan yang menunjukkan betapa rendahnya minat baca
masyarakat Indonesia. Dalam suatu pertemuan yang diadakan pada tahun 1991, Menteri Penerangan Harmoko mengakui bahwa budaya baca masyarakat Indonesia sangat rendah (Media Indonesia 4 Maret 1991). Pada hari aksara internasional ke 31 tahun 1996, mantan Presiden Suharto menyatakan keprihatinan-nya karena rendahnya budaya baca masyarakat Indonesia (Suara Pembaruan 27 Juni 1996).
Dalam suatu penelitian yang diadakan oleh Dra. Berlina Sjahudhym dari Fakultas Psikologi Universitas Indonesia, dikatakan bahwa 81,58% responden mahasiswa UI mengaku kurang membaca karena malas (Kompas 5 Maret 1990). Lain lagi yang dikatakan almarhum Prof. Dr. Slamet Imam Santoso lebih dari tiga puluh tahun yang lalu; "Pada umumnya mahasiswa Indonesia adalah diktator, artinya yaitu studinya hanya mengandalkan diktat". Namun beliau me-nambahkan, "Ketiadaan gairah membaca di kalangan mahasiswa bersumber
pada sistem pendidikan yang tidak menanamkan antara lain pentingnya membaca sejak di Sekolah Dasar (Mahasiswa Indonesia, Th. 4 no. 144, Maret 1969). Dengan nada yang hampir sama almarhum Prof. Soegarda Poerbahawatja mengatakan: "Rendahnya mutu pendidikan di Perguruan Tinggi disebabkan oleh pelajaran-pelajaran membaca sejak di Sekolah Dasar yang kurang sanggup
merangsang kegairahan murid-muridnya". (Buletin Perpustakaan dan dokumentasi, Th. 2, no.4, 1973); ada lagi yang mengungkapkan bahwa para srjana dan cendekiawan termasuk para dosen kurang minat baca sehingga mempengaruhi mutu masyarakat ilmiah: ciri masyarakat ilmiah itu harus banyak membaca (Kompas 25 Juni 1990). Almarhum Imam Waluyo dalam Berita buku yang disebarkan oleh IKAPI menjelang Bulan Buku Nasional 1989, mengatakan : "Ada yang mengatakan bahwa minat baca masyarakat Indonesia sangat rendah, bahkan tergolong salah satu terendah di dunia". Agak aneh sebenarnya karena Indonesia di akui oleh dunia internasional sangat berhasil dalam pemberantasan buta huruf. Apa sebabnya budaya baca masyarakat Indonesia sangat rendah?
Peranan Perpustakaan Sekolah.
Sesungguhnya yang paling efektif untuk meningkatkan budaya baca adalah melalui pemanfaatan Perpustakaan Sekolah sejak di Sekolah Dasar. Berbicara tentang perpustakaan, dalam hal ini Perpustakaan Sekolah Dasar, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi.
Pertama, tersedianya ruangan yang cukup luas dengan perlengkapannya termasuk ruang baca yang menarik.
Kedua, tersedianya koleksi bahan bacaan selengkap mungkin yang secara khususdiseleksi untuk Perpustakaan Sekolah.
Ketiga, tersedianya pengelola yang khusus dilatih untuk perpustakaan sekolah; yang paling ideal adalah seorang guru dengan sendirinya menguasai masalah pendidikan dan telah di latih secara khusus untuk mengelola perpustakaan sekolah.
Keempat, sebagai sasaran utamanya adalah pelayanan yang aktif, artinya bukan menunggu anak-anak dengan sendirinya datang ke perpustakaan tetapi melibatkan unsur "paksaan", antara lain untuk kelas satu dan dua sewaktu waktu seluruh diajak kelas masuk ke perpustakaan dengan didampingi oleh gurunya dan dilayani bersama pustakawan, untuk memperkenalkan buku-buku yang cocok bagi mereka. Semacam bimbingan membaca. Kemudian diadakan juga apa yang disebut story telling, yaitu guru atau pustakawan memilih buku cerita yang menarik dan membacakan kepada mereka. Untuk kelas-kelas yang lebih tinggi para guru perlu memberi banyak pertanyaan yang mewajibkan anak-anak menggunakan sumber perpustakaan, mulai menggunakan buku-buku rujukan seperti kamus, atlas, ensiklopedi (sekarang sudah ada ensiklopedi yang berjudul "Ensiklopediku yang pertama, khusus untuk anak-anak) dan buku
pedoman lainnya. Sejak kelas empat setiap murid diwajibkan membaca satu buku dalam waktu satu bulan dan membuat sinopsis buku yang diberikan tersebut dengan bimbingan guru. Dengan sistem itu berarti setelah tamat setiap murid telah membaca sekitar tiga puluh lima buku, suatu prestasi yang sangat tinggi. Namun yang terpenting dalam sistem ini adalah membekali para murid dengan kebiasaan membaca (reading habit) suatu kebiasaan intelektual yang sangat mereka perlukan untuk pendidikan seumur hidup (lifelong education).
Dengan sistem ini berarti Perpustakaan Sekolah terlibat langsung dalam program belajar-mengajar di sekolah dan merupakan komponen pelengkap dari sistem pendidikan serta memainkan peran yang amat penting dalam proses belajar-mengajar.
Telah empat tahun Indonesia dilanda krisis ekonomi yang paling parah yang pernah dialaminya. Bagi Indonesia sebenarnya hal itu merupakan sesuatu yang sangat kontradiktif, mengingat kekayaan alamnya yang sangat melimpah. Bahkan ada yang mengatakan, kekayaan alam Indonesia nomor tiga terbesar di dunia. Empat puluh tiga tahun yang lalu Arthur Goodfriend, seorang pengamat
ekonomi Amerika Serikat mengatakan dalam bukunya tentang Indonesia berjudul Rice Roots ( New York : Simon E. Schuster, 1958) : "Only The United States and Soviet Union surpassed it natural resources. Its export of oil, rubber, tea, kapok, spice, palm oil and other coconut products placed Indonesia among the most productive of Asian economics, yet no one knew how much coal, bouxite, uranium, manganese, copper, nickel, silver and gold lay burried in her mountains, or from her rivers, coastal waters, virgin forests and courtless
acres of unbroken soil". Menanggapi pernyataan Goodfriend yang begitu meyakinkan tentang kekayaan alam Indonesia, mestinya Indonesia sudah lama menjadi suatu kekuatan ekonomi dunia. Namun kenyataan justru sebaliknya, kemiskinan ada adalah mencolok.
Dewasa ini ada sekitar 80 juta penduduk berada dibawah garis kemiskinan. Sesungguhnya sangat ironis, bahwa negara yang begitu kaya sumber alamnya, rakyatnya begitu miskin. Mengapa hal itu bisa terjadi ?
Sumber Daya Manusia Yang Lemah
Keberhasilan suatu negara dalam pembangunan ekonomi tidak hanya bergantung pada kekayaan alamnya, tetapi lebih banyak tergantung pada kualitas manusianya, atau ungkapan populer dewasa ini, sumber daya manusia (SDM)nya. Ternyata ada negara yang Sumber Daya Alamnya (SDA)-nya terbatas, namun berhasil menjadi kekuatan ekonomi dunia yang tidak kalah dari negara-negara maju yang lain, karena kualitas SDM-nya yang luar biasa. Misalnya dengan Singapore, suatu negara pulau kecil yang sumber daya alam (SDA) nya sangat
terbatas, terbukti menjadi negara paling makmur di ASEAN, berkat SDM nya yang tinggi kualitasnya.
Bagaimana dengan Indonesia?, Dengan kekayaan alam yang begitu besar, Indonesia gagal total dalam pembangunan ekonomi, akibat SDMnya yang sangat lemah. Dalam acara wisuda Sekolah Tinggi Teknik Telekomunikasi yang diadakan
di Bandung 1994, direkturnya menyatakan, bahwa di lingkungan negara-negara ASEAN, mutu SDM Indonesia tergolong rendah. Dibandingkan dengan Malaysia dan Muangthai saja, Indonesia kalah jauh (Suara Pembaruan 7 Mei 1994). Belum lama ini United Nation Development Programme (UNDP) mengadakan penyelidikan tentang keadaan SDM di seluruh dunia. Ternyata dari 174 negara yang
diselidiki. Pada tahun 2000 Indonesia berada di peringkat 109, jauh di bawah negara-negara ASEAN yang lain. Berikut ini kutipan sebagian dari tabel yang disajikan :
Singapura : Peringkat 22
Brunai : Peringkat 25
Malaysia : Peringkat 56
Thailand : Peringkat 67
Filipina : Peringkat 77
Indonesia : Peringkat 109
Demikian kenyataannya SDM Indonesia yang begitu lemah (G. Ali Khomsan dalam Kompas 27 September 2000), kelemahan SDM ini berlaku hampir disemua bidang pembangunan. Di bidang pertanian misalnya, selama lebih sepuluh tahun terakhir ini Indonesia terus mengimpor beras hingga jutaan ton setiap tahunnya. Berita terakhir mengatakan kita mengimpor hampir dua juta ton (Kompas 30 September 2000). Dengan lahan yang begitu luas untuk sawah dan ladang, kita gagal dalam swasembada beras. Di bandingkan dengan Vietnam dan Thailand yang dengan lahan terbatas berhasil menjadi pengekspor beras.
Dalam suatu tayangan televisi diberitakan bahwa usaha pemerintah menghentikan impor jagung belum berhasil, sedangkan kacang kedelai yang begitu gampang tumbuh di Indonesia, sejak tiga tahun yang lalu harus diimpor ratusan ribu ton dari Amerika Serikat dengan alasan mutu kedelai dalam negeri rendah, dan sebagainya. Hal itu berarti bahwa para pakar pertanian kita gagal untuk membudidayakan tanaman kedelai yang bermutu. Apa akibatnya setelah krisis ekonomi? Harga kedelai impor naik tajam sehingga tidak terjangkau lagi oleh
para pengusaha tahu dan tempe sehingga banyak yang terpaksa gulung tikar. Berapa banyak tenaga harus menganggur ? Bagaimana pula dengan gula pasir? Pada zaman kolonial, Indonesia tergolong salah satu negara produsen gula terbesar di dunia. Kita masih ingat Jatiroto yang memiliki pabrik gula pasir terbesar pada waktu itu. Dalam suatu tayangan televisi diberitakan bahwa 60%
dari kebutuhan gula berasal dari impor. Sebelumnya diberitakan "Akibat membanjirnya impor gula belakangan ini, 50 pabrik gula dalam negeri terpaksa di tutup". (Suara Pembaruan 26 Pebruari 2000). Berapa banyak tenaga kerja kehilangan mata pencahariannya? Bagaimana dengan nasib para petani tebu?
Di bidang kehutanan, sejak tahun 1990 an telah terjadi kerusakan hutan seluas 1,6 juta hektar per tahun. Menurut laporan terakhir, pada tahun 2000, 14,5 juta hektar akan musnah. Sebab utamanya adalah penebangan liar yang tak terkendali jika hal ini dibiarkan berlanjut maka sepuluh tahun lagi kita akan merindukan hutan (Kompas 18 Oktober 2000). Bagaimana dengan sumber
pertambangan kita yang menurut Arthur Goodfriend (op.cit) sangat melimpah, namun katanya banyak masih tersembunyi di pegunungan, sungai dan hutan belantara? Hal ini dikatakan 40 tahun lalu.
Apa kata Dr. Ir. Paul Suharto, mantan Kepala Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional (BAKOSURTANAL) ? Potensi sumber pertambangan kita mulai dari batubara, gas alam (kabarnya yang terkaya di dunia) sampai pada emas masih belum banyak digali sehingga tidak sepenuhnya dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat.
Di bidang kelautan, Indonesia dapat disebut sebagai negara maritim terbesar, Bagaimana perusahaan dengan angkutan lautnya? Menteri Perhubungan dan Telekomunikasi, pada waktu itu Agum Gumelar, mengemukakan, 9500 angkutan barang ke luar negeri masih di kuasai masih dikuasai kapal-kapal asing dan untuk angkutan antar pulau hanya 55% yang di tangani oleh kapal-kapal kita (Kompas 20 Januari 2001). Untuk perikanan laut Indonesia dikatakan terkaya di wilayah Asia Pasific, tetapi ternyata armada perikanan kita kalah bersaing. Apakah kita sudah memiliki kapal yang dilengkapi dengan pengolah ikan atau pengalengan ikan? Yang sering diberitakan adalah pencurian ikan oleh kapal-kapal asing yang menurut informasi terakhir mencapai sekitar 1,2 juta ton per tahun, yang mengakibatkan kerugian ratusan juta dolar AS (Kompas 18 Oktober 2000). Yang paling "lucu" adalah berita tentang impor garam sebanyak ratusan juta ton per tahun. Apa sulitnya membuat garam ? Mengapa tidak meningkatkan pabrik-pabrik yang telah ada atau mendirikan yang baru yang pasti akan menyerap ribuan tenaga kerja. Apakah air laut kita sudah berubah menjadi tawar?
Kita juga sedang menyaksikan kehancuran sistem perbankan yang seharusnya menjadi pendorong utama perekonomian nasional, karena lagi-lagi tidak dikelola secara profesional. Demikianlah keadaan perekonomian kita yang sangat parah, walaupun kita
memiliki kekayaan alam yang sangat besar. Kekayaan alam yang tidak banyak tergarap karena SDM yang sangat lemah. Pertanyaan berikut adalah, apa sebabnya SDM kita begitu lemah?
Kemerosotan Mutu Pendidikan.
Tujuan utama dari Pendidikan Nasional adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Secara khusus, hal ini berarti meningkatkan Sumber Daya Manusia. Bagaimana situasi pendidikan di Indonesia saat ini? Sangat suram. Delapan tahun yang lalu, yaitu pada tahun 1993, Badan Pertimbangan Pendidikan Nasional (BPPN) yang terdiri dari para pakar pendidikan, menyampaikan kepada DPR bahwa,
berdasarkan penelitian terhadap beberapa Perguruan Tinggi serta perorangan, mutu pendidikan di Indonesia merosot, terutama dalam hal pembentukan sikap dan perilaku anak didik.(Suara Pembaruan 15 Desember 1993). Pernyataan yang serius itu sebenarnya bukan hal yang baru. Ungkapan-ungkapan senada itu sudah beberapa kali dikemukakan. Pada tahun 1990, Prof. Dr. Haryati
Subadio, yang pada waktu itu menjabat sebagai Menteri Sosial, mengakui bahwa "Tingkat intelektual masyarakat Indonesia, dibandingkan dengan negara tetangga seperti Malaysia, Singapore, Thailand dan India, masih lebih rendah (Media Indonesia 15 Desember 1990).
Dalam suatu lomba mengarang yang diadakan di Kuala Lumpur Juli 1990, Indonesia yang diwakili oleh Universitas Indonesia
sudah tersisih di babak pendahuluan (Suara Pembaruan 18 Agustus 1990). Penelitian yang dilakukan oleh suatu badan internasional dalam bidang pendidikan (International Education Association) 1992 menyatakan bahwa pendidikan di Indonesia tertinggal jauh dibandingkan dengan negara lain di ASEAN. Dengan nada gusar, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, pada waktu itu
Prof. Dr. Wardiman Djojonegoro membantah keras, Katanya harus diadakan penelitian ulang untuk membuktikan bahwa mutu pendidikan Indonesia rendah (Suara Pembaruan 2 Mei 1997). Anehnya terhadap pernyataan Badan Pertimbangan Pendidikan Nasional, beliau tidak membantah, bahkan pada setelah pada tahun 1997, Prof. Frans Magnis Suseno, dalam Lokakarya Profesi Guru Menghadapi
Tantangan Abad 21, menyatakan "Mutu pendidikan masyarakat Indonesia masih sangat menyedihkan" (Suara Pembaruan 2 April 1997) dan tidak ada yang membantah. Pertanyaan berikut : apa sebabnya mutu pendidikan kita begitu merosot?
Budaya Baca Yang Rendah.
Ada suatu ungkapan yang menyatakan "Membaca adalah kunci keberhasilan di sekolah (Reading is the key to success in school). Ungkapan ini dibahas secara menarik dalam buku "The World Book student handbook". ? Chicago : World Book Encyclopedia, 1981. Dalam bab "Why is reading important" dibahas tentang sekelompok guru di Amerika Serikat yang mengadakan penyelidikan
tentang murid sekolah dan problema belajar. Salah satu kesimpulan mereka yang menarik adalah bahwa seorang murid yang tidak berhasil dalam suatu bidang tertentu umpamanya matematika, masih bisa berhasil dalam bidang studinya yang lain. Tetapi seorang murid yang malas membaca hampir selalu tidak berhasil dalam semua bidang studinya. Mula-mula mereka merasa agak aneh, namun setelah disimak lebih jauh segera mereka menyimpulkan bahwa segala sesuatu yang ingin diketahui untuk dimengerti harus dibaca.
Seorang pelajar yang tidak banyak membaca akan mendapat kesulitan dalam melanjutkan studinya, karena bila ia nanti menjadi mahasiswa, hampir seluruh waktu studinya terserap untuk membaca.
Hal ini berlaku juga pada seluruh kegiatan manusia dalam masyarakat. Studi, penelitian dan semua jenis pekerjaan dan kegiatan lain memerlukan bacaan untuk dimengerti dan dimanfaatkan; instruksi-instruksi dan pedoman-pedoman harus dibaca untuk dilaksanakan secara efektif sesuai tujuannya. "The simplest jobs require some reading". Demikianlah pentingnya minat baca. Bukan saja untuk pendidikan pribadi, tetapi juga untuk semua kegiatan dalam pembangunan bangsa. Bagaimana dengan minat baca masyarakat Indonesia? Sangat memprihatinkan. Berikut ini beberapa fakta dan pengakuan yang menunjukkan betapa rendahnya minat baca
masyarakat Indonesia. Dalam suatu pertemuan yang diadakan pada tahun 1991, Menteri Penerangan Harmoko mengakui bahwa budaya baca masyarakat Indonesia sangat rendah (Media Indonesia 4 Maret 1991). Pada hari aksara internasional ke 31 tahun 1996, mantan Presiden Suharto menyatakan keprihatinan-nya karena rendahnya budaya baca masyarakat Indonesia (Suara Pembaruan 27 Juni 1996).
Dalam suatu penelitian yang diadakan oleh Dra. Berlina Sjahudhym dari Fakultas Psikologi Universitas Indonesia, dikatakan bahwa 81,58% responden mahasiswa UI mengaku kurang membaca karena malas (Kompas 5 Maret 1990). Lain lagi yang dikatakan almarhum Prof. Dr. Slamet Imam Santoso lebih dari tiga puluh tahun yang lalu; "Pada umumnya mahasiswa Indonesia adalah diktator, artinya yaitu studinya hanya mengandalkan diktat". Namun beliau me-nambahkan, "Ketiadaan gairah membaca di kalangan mahasiswa bersumber
pada sistem pendidikan yang tidak menanamkan antara lain pentingnya membaca sejak di Sekolah Dasar (Mahasiswa Indonesia, Th. 4 no. 144, Maret 1969). Dengan nada yang hampir sama almarhum Prof. Soegarda Poerbahawatja mengatakan: "Rendahnya mutu pendidikan di Perguruan Tinggi disebabkan oleh pelajaran-pelajaran membaca sejak di Sekolah Dasar yang kurang sanggup
merangsang kegairahan murid-muridnya". (Buletin Perpustakaan dan dokumentasi, Th. 2, no.4, 1973); ada lagi yang mengungkapkan bahwa para srjana dan cendekiawan termasuk para dosen kurang minat baca sehingga mempengaruhi mutu masyarakat ilmiah: ciri masyarakat ilmiah itu harus banyak membaca (Kompas 25 Juni 1990). Almarhum Imam Waluyo dalam Berita buku yang disebarkan oleh IKAPI menjelang Bulan Buku Nasional 1989, mengatakan : "Ada yang mengatakan bahwa minat baca masyarakat Indonesia sangat rendah, bahkan tergolong salah satu terendah di dunia". Agak aneh sebenarnya karena Indonesia di akui oleh dunia internasional sangat berhasil dalam pemberantasan buta huruf. Apa sebabnya budaya baca masyarakat Indonesia sangat rendah?
Peranan Perpustakaan Sekolah.
Sesungguhnya yang paling efektif untuk meningkatkan budaya baca adalah melalui pemanfaatan Perpustakaan Sekolah sejak di Sekolah Dasar. Berbicara tentang perpustakaan, dalam hal ini Perpustakaan Sekolah Dasar, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi.
Pertama, tersedianya ruangan yang cukup luas dengan perlengkapannya termasuk ruang baca yang menarik.
Kedua, tersedianya koleksi bahan bacaan selengkap mungkin yang secara khususdiseleksi untuk Perpustakaan Sekolah.
Ketiga, tersedianya pengelola yang khusus dilatih untuk perpustakaan sekolah; yang paling ideal adalah seorang guru dengan sendirinya menguasai masalah pendidikan dan telah di latih secara khusus untuk mengelola perpustakaan sekolah.
Keempat, sebagai sasaran utamanya adalah pelayanan yang aktif, artinya bukan menunggu anak-anak dengan sendirinya datang ke perpustakaan tetapi melibatkan unsur "paksaan", antara lain untuk kelas satu dan dua sewaktu waktu seluruh diajak kelas masuk ke perpustakaan dengan didampingi oleh gurunya dan dilayani bersama pustakawan, untuk memperkenalkan buku-buku yang cocok bagi mereka. Semacam bimbingan membaca. Kemudian diadakan juga apa yang disebut story telling, yaitu guru atau pustakawan memilih buku cerita yang menarik dan membacakan kepada mereka. Untuk kelas-kelas yang lebih tinggi para guru perlu memberi banyak pertanyaan yang mewajibkan anak-anak menggunakan sumber perpustakaan, mulai menggunakan buku-buku rujukan seperti kamus, atlas, ensiklopedi (sekarang sudah ada ensiklopedi yang berjudul "Ensiklopediku yang pertama, khusus untuk anak-anak) dan buku
pedoman lainnya. Sejak kelas empat setiap murid diwajibkan membaca satu buku dalam waktu satu bulan dan membuat sinopsis buku yang diberikan tersebut dengan bimbingan guru. Dengan sistem itu berarti setelah tamat setiap murid telah membaca sekitar tiga puluh lima buku, suatu prestasi yang sangat tinggi. Namun yang terpenting dalam sistem ini adalah membekali para murid dengan kebiasaan membaca (reading habit) suatu kebiasaan intelektual yang sangat mereka perlukan untuk pendidikan seumur hidup (lifelong education).
Dengan sistem ini berarti Perpustakaan Sekolah terlibat langsung dalam program belajar-mengajar di sekolah dan merupakan komponen pelengkap dari sistem pendidikan serta memainkan peran yang amat penting dalam proses belajar-mengajar.
Sarana dan Prasarana Pendidikan Dusun Waeruba Desa Bara Kec. Air Buaya Butuh Perhatian Pemerintah
Ditulis Oleh Herry
Tuesday, 20 January 2009
Dalam melakukan kunjungan kerja Wakil Bupati Buru Ramly Umasugi, S.Pi, MM bersama rombongan sempat mengunjungi dusun Waeruba desa Bara kecamatan Air Buaya dan melihat langsung kegiatan masyarakat termasuk pembangunan sarana pendidikan. Pada kesempatan ini juga Wakil Bupati Buru beserta rombongan melakukan tatap muka dengan masyarakat dusun Waeruba desa Bara yang bertempat di halaman sekolah dasar dusun Waeruba Sabtu siang (17/01/09).
Saat bertatap muka dengan Wakil Bupati Buru Ramly Umasugi, S.Pi.MM, kepala sekolah SD negeri dusun Waeruba desa Bara Hasan Tuhalola mengatakan, SD Negeri Waeruba saat ini memiliki 3 ruang belajar dan dari tahun 1996 hingga saat ini belum mendapat bantuan dari Pemerintah. Apalagi kondisi meubeler untuk kegiatan belajar dan mengajar sangat minim, sehingga dalam upaya pengadaan atau pembuatan meubeler ini masyarakat melakukan swadaya sendiri belum lagi tenaga pendidik yang sangat terbatas dengan 3 tenaga guru tetap serta 2 tenaga guru honor yang sudah lama mengabdi hingga kini belum diangkat menjadi PNS, namun ia tetap mempertahankan proses belajar mengajar, kata Hasan dengan semangat karena baru kali pertama ketemu dengan Wakil Bupati Buru.
Mendengar keluhan dari Hasan Tuhalola, Wakil Bupati Buru Ramly Umasugi langsung terharu dan prihatin terhadap kondisi proses belajar dan mengajar di sekolah dasar negeri dusun Waeruba desa Bara. Untuk itu Wakil Bupati Buru Ramly Umasugi, S.Pi.MM berjanji akan mengangkat guru honor yang sudah mengikuti tes CPNS karena jumlah siswa yang sudah mencapai ratusan dan akan membangun ruang belajar serta ruang guru secara bertahap sesuai dengan anggaran.
Tuesday, 20 January 2009
Dalam melakukan kunjungan kerja Wakil Bupati Buru Ramly Umasugi, S.Pi, MM bersama rombongan sempat mengunjungi dusun Waeruba desa Bara kecamatan Air Buaya dan melihat langsung kegiatan masyarakat termasuk pembangunan sarana pendidikan. Pada kesempatan ini juga Wakil Bupati Buru beserta rombongan melakukan tatap muka dengan masyarakat dusun Waeruba desa Bara yang bertempat di halaman sekolah dasar dusun Waeruba Sabtu siang (17/01/09).
Saat bertatap muka dengan Wakil Bupati Buru Ramly Umasugi, S.Pi.MM, kepala sekolah SD negeri dusun Waeruba desa Bara Hasan Tuhalola mengatakan, SD Negeri Waeruba saat ini memiliki 3 ruang belajar dan dari tahun 1996 hingga saat ini belum mendapat bantuan dari Pemerintah. Apalagi kondisi meubeler untuk kegiatan belajar dan mengajar sangat minim, sehingga dalam upaya pengadaan atau pembuatan meubeler ini masyarakat melakukan swadaya sendiri belum lagi tenaga pendidik yang sangat terbatas dengan 3 tenaga guru tetap serta 2 tenaga guru honor yang sudah lama mengabdi hingga kini belum diangkat menjadi PNS, namun ia tetap mempertahankan proses belajar mengajar, kata Hasan dengan semangat karena baru kali pertama ketemu dengan Wakil Bupati Buru.
Mendengar keluhan dari Hasan Tuhalola, Wakil Bupati Buru Ramly Umasugi langsung terharu dan prihatin terhadap kondisi proses belajar dan mengajar di sekolah dasar negeri dusun Waeruba desa Bara. Untuk itu Wakil Bupati Buru Ramly Umasugi, S.Pi.MM berjanji akan mengangkat guru honor yang sudah mengikuti tes CPNS karena jumlah siswa yang sudah mencapai ratusan dan akan membangun ruang belajar serta ruang guru secara bertahap sesuai dengan anggaran.
Sarana dan Prasarana Tunjang Kualitas Pendidikan
Oleh : (stevani elisabeth)
Jakarta – Peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia selain tergantung kepada kualitas guru juga harus ditunjang dengan sarana dan prasarana pendidikan yang memadai.
Tapi sayangnya, hingga sekarang ini, sarana dan prasarana pendidikan yang dimiliki sebagian besar sekolah di Indonesia masih kurang memadai seperti fasiltas laboratorium dan sebagainya. Sarana dan prasarana ini padahal sangat vital dalam kegiatan proses belajar dan mengajar.
“Sebut saja peralatan laboratorium yang di sebagian daerah masih sangat minim dimiliki sekolah, apalagi kalau SMA itu milik swasta sungguh sangat jarang yang memiliki sarana dan prasarana seperti laboratorium yang memadai. Peralatan laboratorium sudah menjadi suatu keharusan bagi siswa SMA untuk memperdalam ilmunya,” ujar Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Sarana Pendidikan Indonesia (APSPI) Iskandar Zulkarnain pada Deklarasi APSPI, di Jakarta, Rabu (22/8).
Dia juga menambahkan sebagian besar alat peraga di sekolah-sekolah masih kurang terkontrol baik dari segi mutu, harga dan sikap pribadi para pengusaha sarana pendidikan. “APSPI mau membuktikan bahwa pengusaha bisa diatur dengan segala masalahnya, sebab kami merasakan bahwa pendidikan merupakan inti dari kehidupan manusia dan pendidikan pula merupakan inti dari sebuah pembangunan negara,” lanjutnya.
Iskandar mengatakan saat ini hampir 95 persen alat peraga pendidikan diproduksi di dalam negeri. Mengenai harga, dia mengatakan pihaknya tidak ingin terjadi perang harga diantara para anggotanya.
“Asosiasi ini sangat concern, ingin meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia. Asosiasi ini juga bukan merupakan tempat kita bertender atau monopoli. Kita hanya ingin menyamakan visi, mutu dan harga,” katanya. Oleh sebab itu, salah satu tujuan dari APSPI ini adalah melindungi kepentingan anggota dan mencegah timbulnya persaingan usaha yang tidak sehat dalam dunia usaha sarana pendidikan.
Sementara itu, Direktur HAKI Ansori Silungan mengatakan alat peraga pendidikan merupakan salah satu yang dilindungi oleh hak cipta. Alat peraga merupakan salah satu unit kekayaan intelektual. Menurutnya, alat peraga dengan kreasi baru dapat memperjelas tujuan dari ilmu. Namun alat peraga tersebut juga harus yang kreatif.
Dia mengatakan, hingga saat ini ada 1000 alat peraga yang sudah diberikan hak cipta. “Sifat hak cipta ini dimohonkan untuk mendapatkan mereknya dan pendaftaran dilakukan hanya untuk mencatat saja. Dengan hak cipta tersebut diharapkan akan muncul kreasi-kreasi baru untuk alat peraga di bidang pendidikan,” ujarnya.
Jakarta – Peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia selain tergantung kepada kualitas guru juga harus ditunjang dengan sarana dan prasarana pendidikan yang memadai.
Tapi sayangnya, hingga sekarang ini, sarana dan prasarana pendidikan yang dimiliki sebagian besar sekolah di Indonesia masih kurang memadai seperti fasiltas laboratorium dan sebagainya. Sarana dan prasarana ini padahal sangat vital dalam kegiatan proses belajar dan mengajar.
“Sebut saja peralatan laboratorium yang di sebagian daerah masih sangat minim dimiliki sekolah, apalagi kalau SMA itu milik swasta sungguh sangat jarang yang memiliki sarana dan prasarana seperti laboratorium yang memadai. Peralatan laboratorium sudah menjadi suatu keharusan bagi siswa SMA untuk memperdalam ilmunya,” ujar Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Sarana Pendidikan Indonesia (APSPI) Iskandar Zulkarnain pada Deklarasi APSPI, di Jakarta, Rabu (22/8).
Dia juga menambahkan sebagian besar alat peraga di sekolah-sekolah masih kurang terkontrol baik dari segi mutu, harga dan sikap pribadi para pengusaha sarana pendidikan. “APSPI mau membuktikan bahwa pengusaha bisa diatur dengan segala masalahnya, sebab kami merasakan bahwa pendidikan merupakan inti dari kehidupan manusia dan pendidikan pula merupakan inti dari sebuah pembangunan negara,” lanjutnya.
Iskandar mengatakan saat ini hampir 95 persen alat peraga pendidikan diproduksi di dalam negeri. Mengenai harga, dia mengatakan pihaknya tidak ingin terjadi perang harga diantara para anggotanya.
“Asosiasi ini sangat concern, ingin meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia. Asosiasi ini juga bukan merupakan tempat kita bertender atau monopoli. Kita hanya ingin menyamakan visi, mutu dan harga,” katanya. Oleh sebab itu, salah satu tujuan dari APSPI ini adalah melindungi kepentingan anggota dan mencegah timbulnya persaingan usaha yang tidak sehat dalam dunia usaha sarana pendidikan.
Sementara itu, Direktur HAKI Ansori Silungan mengatakan alat peraga pendidikan merupakan salah satu yang dilindungi oleh hak cipta. Alat peraga merupakan salah satu unit kekayaan intelektual. Menurutnya, alat peraga dengan kreasi baru dapat memperjelas tujuan dari ilmu. Namun alat peraga tersebut juga harus yang kreatif.
Dia mengatakan, hingga saat ini ada 1000 alat peraga yang sudah diberikan hak cipta. “Sifat hak cipta ini dimohonkan untuk mendapatkan mereknya dan pendaftaran dilakukan hanya untuk mencatat saja. Dengan hak cipta tersebut diharapkan akan muncul kreasi-kreasi baru untuk alat peraga di bidang pendidikan,” ujarnya.
Langganan:
Postingan (Atom)